Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Kompas.com - 18/06/2021, 20:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemeriksaan strain virus dalam proses whole genome sequencing (WGS) tidak mutlak dilakukan pada semua kasus positif Covid-19.

Menurutnya, tidak semua kasus positif Covid-19 layak dilacak genomiknya.

"Pemeriksaan strain virus bukanlah kewajiban mutlak pada kasus positif. Karena WGS memiliki metode khusus. Tidak semua kasus positif layak dilacak (ditelusuri) genomiknya. Misalnya kasus dengan gejala tidak biasanya maupun kasus pada pelaku perjalanan luar negeri dan lain-lain," ujar Wiku dikutip dari siaran pers KPC-PEN, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

WGS merupakan proses penelusuran genomik secara keseluruhan sebagai upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus corona.

Oleh karena itu, Wiku menekankan, apapun jenis varian virus corona yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang perlu dilakukan ialah memperketat protokol kesehatan.

Ia menegaskan tidak ada ada jalan lain sebaik disiplin protokol kesehatan.

"Karena hal itulah kita dapat memutus rantai penularan secara efektif dan efisien. Dengan mematuhi protokol kesehatan, maka masyarakat akan terlindungi dari paparan varian-varian Covid-19," ujar Wiku.

"Dan bagi yang sakit dan terinfeksi, untuk menjalani pengobatan sesuai prosedur untuk mempercepat kesembuhan," lanjutnya.

Baca juga: Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Meski demikian, Wiku menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat proses WGS di laboratorium dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 minggu menjadi 1 minggu.

Dengan semakin cepatnya rentang waktu pemeriksaan ini, diharapkan data yang didapat semakin aktual dan dapat dilakukan penanganan yang cepat.

Wiku menuturkan, WGS akan terus dilakukan karena dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat.

Dan hasil WGS digunakan untuk mengendalikan distribusi varian virus corona yang menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, sejumlah perhimpunan organisasi profesi dokter meminta pemerintah transparan dalam menyajikan data temuan kasus Covid-19 akibat varian corona yang terdeteksi di sejumlah daerah.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan, transparansi data tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui wilayah yang terdeteksi varian corona sehingga lebih waspada.

"Dari WHO sendiri, negara itu harus transparan setiap minggu genome sequencing harus dipaparkan, harusnya di kita genom setiap daerah itu setiap minggunya juga dipaparkan jadi orang tahu Jakarta sudah ada varian ini, di Kudus ini," kata Aman dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Aman mengatakan, anjuran WHO tersebut belum dilakukan di Indonesia karena jumlah laboratorium yang dapat melakukan WGS sangat terbatas.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah memperbanyak laboratorium yang dapat melakukan WGS agar jumlah kasus Covid-19 akibat varian corona dapat terdeteksi dengan cepat.

"Laboratorium WGS kita tidak sampai 10, tidak sampai di seluruh provinsi. Jadi kita kayak berjalan pada situasi gelap atau mata tertutup untuk mendeteksi masalah apa," ujarnya.

Adapun perhimpunan dokter yang menegaskan usulan ini terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com