Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Kompas.com - 18/06/2021, 17:05 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR mengikuti keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (17/6/2021) yang memutuskan pembatasan tingkat kehadiran rapat di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu 20-25 persen hingga akhir Juni.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, keputusan Bamus merupakan sinyal kuat yang dikirim DPR kepada pemerintah dan masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan demi keberhasilan penanganan pandemi.

"Tentu semua kegiatan DPR harus disesuaikan dengan keputusan ini, termasuk kami yang ada di Komisi II DPR RI. Secara nasional, faktanya terjadi lonjakan penyebaran Covid-19. Anggota DPR dan tenaga pendukung lain tidak lepas dari jangkauan penyebaran virus Covid-19," kata Luqman, Jumat (18/6/2021) seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: 52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, keputusan Bamus DPR yang membatasi jumlah kehadiran anggota dewan dan tenaga sekretariat pada rapat-rapat merupakan wujud dari gotong royong DPR mengatasi pandemi.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Bamus memutuskan untuk membatasi perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri.

Kendati demikian, Luqman berpandangan bahwa kebijakan pengetatan protokol kesehatan akan lebih baik jika diiringi dengan kesungguhan pemerintah meningkatkan daya jangkau vaksinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal ini, ia menilai, target satu juta orang yang divaksinasi setiap hari belum cukup karena masyarakat dihadapkan dengan dua masalah serius yaitu varian baru virus corona dan kejenuhan akan pandemi.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

"Karena itu akan sangat membantu keadaan jika pemerintah mampu melakukan vaksinasi dua juta orang setiap hari. Jika dua juta orang setiap hari, maka total target vaksinasin nasional 181 juta orang dua kali dosis suntik akan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan," saran Luqman.

Sementara, lanjutnya, jika vaksinasi satu juta orang setiap hari, maka dibutuhkan waktu paling cepat satu tahun untuk merampungkan vaksinasi.

Sebelumnya, DPR menyepakati pembatasan tingkat kehadiran rapat di setiap AKD hanya 20-25 persen hingga akhir Juni 2021.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Nasional
Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Sebaran 160 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.