Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana untuk membuka kegiatan belajar tatap muka di tengah tingginya penularan Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, hak anak maupun guru dan tenaga pendidikan harus dilindungi di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," kata Haedar, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Untuk itu, Haedar meminta agar pemerintah mencari dan menerapkan langkah-langkah kreatif dan inovatis dalam penyelenggaraan pembelajaran online.

Menurut Haedar, kondisi darurat seperti ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang khusus dan ekstra, serta memerlukan keseriusan pemerintah dan semua penyelenggara lembaga pendidikan.

Tak ketinggalan, institusi keluarga juga diharapkan melkukan peran dan tanggung jawabnya dalam menyukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orangtua.

"Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online maka kemendikbud dituntut kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu," ujar Haedar.

Baca juga: UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

Menurut dia, hal itu merupakan wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang mikskin yang ditanggung negara.

Di samping itu, Haedar meminta pemerintah pusat agar memberikan perhatian yang sangat serius untuk mengatasi kasus Covid-19 yang melonjak tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Haedar, bertambahnya kasus Covid-19 semestinya menjadi peringatan keras dan sangat serius bagi semua pihak agar tidak lengah.

"Kondisi sangat memprihatinkan ini perlu perhatian superserius khususnya dari pemerintah pusat dan daerah maupun seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini nyata dan telah meluas di hampir seluruh negara," kata Haedar.

Haedar mendorong agar pemerintah pusat dan daerah menerapkan kebijakan yang lebih tegas atau progresif dalam mengatasi Covid-19, termasuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

Ia mengatakan, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan dapat menyebabkan meluasnya rantai penularan Covid-19 semestinya dihentikan.

Kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien pada Kamis (17/6/2021), setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Untuk diketahui, empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, pada Kamis kemarin, Satgas Covid-19 melaporkan terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Pada Jumat hari ini, penambahan kasus Covid-19 justru meningkat menjadi 12.990 kasus dalam kurun waktu 24 jam.

Juru Bicara Satuan Tugas Penangana Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, melonjaknya angka penularan Covid-19 yang terjadi saat ini tidak lepas dari mobilitas dan kerumunan masyarakat pada periode libur Idul Fitri 2021 lalu.

"Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang," tuturnya.