Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 14:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk madrasah dan sekolah keagamaan ditunda menyusul peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Menurut dia, hal tersebut juga sejalan dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 13 Tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

"Maka sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan PTM untuk madrasah dan sekolah keagamaan di bawah Kemenag, yang semula juga akan dibuka mulai bulan Juli," kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: Kemendikbud-Ristek: PTM Terbatas Disesuaikan dengan PPKM Mikro, Zona Merah Stop

Selain itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) juga sudah menyampaikan kemungkinan PTM terbatas di daerah tertentu diundur mengingat situasi lonjakan Covid-19.

Menguatkan usulannya, Hidayat mengungkapkan bahwa hingga kini persiapan komprehensif pelaksanaan PTM madrasah seperti validasi data soal vaksinasi guru dan tenaga pendidikan juga belum dilaporkan oleh Kemenag guna dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR.

"Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur," ucapnya.

Baca juga: Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Hidayat mengatakan, kegiatan PTM ini ditunda agar tercipta persiapan yang lebih baik lagi, sehingga madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Penundaan itu, kata dia, perlu dilakukan sampai Covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan terselenggaranya PTM terbatas.

Wakil Ketua MPR ini juga menyoroti adanya penyebaran varian Delta Covid-19 yang disebut epidemiolog sebagai varian super karena lebih cepat menular.

"Munculnya varian baru tersebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan DKI Jakarta," kata dia.

Hidayat mengingatkan, selain tak meningkatnya kasus Covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah vaksinasi seluruh tenaga pendidik.

Baca juga: Klaster Keluarga Meningkat, Satgas Covid-19 Imbau Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Sangat Hati-hati

Ia juga mengkritisi persiapan protokol kesehatan di 60 persen madrasah, di mana sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat cuci tangan.

"Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam dan petugas kebersihan. Hal ini tentu berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19 di kalangan pendidik, juga peserta didik dan orang tua yang berinteraksi dengan mereka," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, proses pendidikan tetap harus berjalan dengan cara mengalihkan kepada pembelajaran daring.

Dalam hal ini, Hidayat meminta Kemenag memfasilitasi internet dan pulsa bagi siswa Madrasah dan sekolah keagamaan.

"Keseluruhan usaha maksimal dan bertanggung jawab ini penting dilakukan justru agar tak terjadi 'loss generation' sebagaimana yang dikhawatirkan, dan siswa Madrasah tetap bisa belajar secara berkualitas, aman dan sehat, sekalipun Covid-19 masih menyebar dan membahayakan," kata politisi PKS ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.