Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 11:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar seluruh komponen bangsa baik mulai dari pemerintah, TNI/Polri, hingga masyarakat selalu siap siaga dan waspada.

Hal itu disampaikan Ma'ruf di acara Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ke-21 (Sishankamrata) yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, Sishankamrata merupakan doktrin sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.

"Oleh karena itu segenap komponen bangsa baik Pemerintah, TNI, Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mengenal Unhan, Kampus yang Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati

Ma'ruf mengatakan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan seharusnya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa.

Hal tersebut dinilainya membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas tinggi agar sumber daya nasional yang dimiliki dapat diberdayakan secara efektif dan efisien meskipun terbatas.

Namun di sisi lain, kata dia, pembangunan kemampuan TNI sebagai komponen utama harus terus diupayakan.

"Tujuannya agar siap dikerahkan setiap saat baik untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non militer, maupun ancaman hibrida," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Begitu pun dengan target pemenuhan minimum essential force (MEF) yang merupakan basis kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga dinilainya perlu terus diupayakan.

Secara paralel, ujar Ma'ruf, dukungan profesionalisme dan sumber daya manusia (SDM) unggul TNI/Polri menjadi kata kunci untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Tentang Sishankamrata abad ke-21, Ma'ruf menyebut hal tersebut merupakan paradigma pertahanan dan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, nonmiliter secara hibrida.

Caranya adalah dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional.

Baca juga: Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Apalagi, kata dia, tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini tidak ringan.

"Globalisasi dan perkembangan iptek yang terjadi tidak hanya berdampak positif, namun juga menjadi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang semakin kompleks dan dinamis," ucap Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com