Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Kompas.com - 18/06/2021, 11:48 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar seluruh komponen bangsa baik mulai dari pemerintah, TNI/Polri, hingga masyarakat selalu siap siaga dan waspada.

Hal itu disampaikan Ma'ruf di acara Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta ke-21 (Sishankamrata) yang diinisiasi Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, Sishankamrata merupakan doktrin sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu.

"Oleh karena itu segenap komponen bangsa baik Pemerintah, TNI, Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Mengenal Unhan, Kampus yang Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati

Ma'ruf mengatakan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan seharusnya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa.

Hal tersebut dinilainya membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas tinggi agar sumber daya nasional yang dimiliki dapat diberdayakan secara efektif dan efisien meskipun terbatas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun di sisi lain, kata dia, pembangunan kemampuan TNI sebagai komponen utama harus terus diupayakan.

"Tujuannya agar siap dikerahkan setiap saat baik untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non militer, maupun ancaman hibrida," kata Ma'ruf.

Baca juga: Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto untuk Memodernisasi Alutsista

Begitu pun dengan target pemenuhan minimum essential force (MEF) yang merupakan basis kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga dinilainya perlu terus diupayakan.

Secara paralel, ujar Ma'ruf, dukungan profesionalisme dan sumber daya manusia (SDM) unggul TNI/Polri menjadi kata kunci untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Tentang Sishankamrata abad ke-21, Ma'ruf menyebut hal tersebut merupakan paradigma pertahanan dan keamanan negara untuk lebih mampu menghadapi dinamika ancaman militer, nonmiliter secara hibrida.

Caranya adalah dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional.

Baca juga: Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Apalagi, kata dia, tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini tidak ringan.

"Globalisasi dan perkembangan iptek yang terjadi tidak hanya berdampak positif, namun juga menjadi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang semakin kompleks dan dinamis," ucap Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X