46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR Digelar Virtual

Kompas.com - 18/06/2021, 11:44 WIB
Ketua Umun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menghadiri halal bihalal pengurus dan kader PKB se-Bali, NTT, dan NTB, Senin (24/5/2021). Dokumentasi/PKBKetua Umun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menghadiri halal bihalal pengurus dan kader PKB se-Bali, NTT, dan NTB, Senin (24/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta kepada Kesetjenan DPR agar mengetatkan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan Gedung DPR/MPR/DPD.

Salah satunya aturan rapat lebih banyak digelar secara virtual karena kapasitas ruangan dibatasi 25 persen dari kapasitas normal.

Hal tersebut menurutnya diperlukan setelah 46 anggota DPR dan staf terkonfirmasi positif Covid-19.

"Pihak kesetjenan DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan Parlemen. Yang di ruangan cukup 25 persen saja. Sisanya rapat dilakukan secara virtual," kata Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai tak masalah apabila kapasitas ruangan dibatasi sehingga peserta lebih banyak mengikuti rapat melalui virtual.

Untuk itu, dia menyampaikan agar rapat kerja DPR dengan Pemerintah dilakukan secara virtual di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di lingkungan kompleks Parlemen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

"Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri," nilai Muhaimin.

Selain itu, ia meminta kepada Kesetjenan agar melakukan tes swab dan tracing terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan anggota terkonfirmasi Covid-19.

Hal itu agar mempermudah penelusuran kontak penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR.

"Semua yang berhubungan dengan anggota yang terkonfirmasi positif harus di-swab, termasuk ASN dan OB,” tutur dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X