Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 11:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta kepada Kesetjenan DPR agar mengetatkan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan Gedung DPR/MPR/DPD.

Salah satunya aturan rapat lebih banyak digelar secara virtual karena kapasitas ruangan dibatasi 25 persen dari kapasitas normal.

Hal tersebut menurutnya diperlukan setelah 46 anggota DPR dan staf terkonfirmasi positif Covid-19.

"Pihak kesetjenan DPR harus memperketat protokol kesehatan di lingkungan Parlemen. Yang di ruangan cukup 25 persen saja. Sisanya rapat dilakukan secara virtual," kata Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai tak masalah apabila kapasitas ruangan dibatasi sehingga peserta lebih banyak mengikuti rapat melalui virtual.

Untuk itu, dia menyampaikan agar rapat kerja DPR dengan Pemerintah dilakukan secara virtual di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di lingkungan kompleks Parlemen.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

"Rapat virtual tidak mengurangi esensi dari rapat itu sendiri," nilai Muhaimin.

Selain itu, ia meminta kepada Kesetjenan agar melakukan tes swab dan tracing terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan anggota terkonfirmasi Covid-19.

Hal itu agar mempermudah penelusuran kontak penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR.

"Semua yang berhubungan dengan anggota yang terkonfirmasi positif harus di-swab, termasuk ASN dan OB,” tutur dia.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpesan kepada seluruh anggota DPR, Kesetjenan termasuk tenaga ahli agar selalu menaati protokol kesehatan.

Terutama, kaitannya dengan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, protokol kesehatan harus tetap dilakukan meski sudah divaksinasi.

“Meski sudah divaksin, kita tetap mematuhi prokes, sehingga tak tertular virus covid," kata dia.

Sebelumnya, diketahui bahwa sebanyak 46 orang yang sehari-hari bekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta terpapar Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Berdasarkan data Kesetjenan, mereka yang terpapar terdiri dari 11 anggota DPR, 11 tenaga ahli, 7 orang pengamanan dalam dan TV Parlemen, serta 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meningkatnya kasus Covid-19 di DPR seiring pula dengan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Kasus terkonfirmasi positif virus corona di Indonesia kembali meningkat setelah pemerintah melaporkan pada Kamis (17/6/2021) tercatat penambahan kasus sebanyak 12.624 orang.

Dengan demikian, kasus positif Covid-19 di Indonesia saat ini totalnya mencapai 1.950.276 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com