Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Kompas.com - 18/06/2021, 11:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber energi dalam negeri.

Salah satu yang dioptimalisasi yakni jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Tercatat, hingga 2020 gas bumi yang telah disalurkan untuk rumah tangga mencapai 696.011 sambungan rumah (SR). Jumlah ini diharapkan dapat meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang.

"Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (18/6/2021).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga lebih efisien dan aman. Sektor ini juga membuka kesempatan baik untuk investasi.

Di saat bersamaan, pemerintah terus mempercepat proyek gasifikasi batu bara menjadi DME.

Ditargetkan, proyek gasifikasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025.

Moeldoko mengatakan, percepatan proyek gasifikasi batu bara sudah berulang kali dibahas dalam sidang kabinet.

Beragam terobosan itu, kata Moeldoko, sejalan dengan upaya pemenuhan permintaan di tengah menurunnya produksi minyak dan gas (migas). Upaya itu juga bertujuan untuk menekan impor.

Baca juga: Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Moeldoko mengingatkan, Indonesia merupakan net importir minyak bumi sejak 2004.

"Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengoptimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait hal ini, Moeldoko menyebut Menteri Sosial berupaya memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

"Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Moeldoko pun memastikan transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, mulai dari keberlanjutan pembangunan, hingga kapasitas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia mengatakan, transformasi subsidi merupakan bagian dari upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19

"Sehingga perlu  cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com