Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/06/2021, 11:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber energi dalam negeri.

Salah satu yang dioptimalisasi yakni jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Tercatat, hingga 2020 gas bumi yang telah disalurkan untuk rumah tangga mencapai 696.011 sambungan rumah (SR). Jumlah ini diharapkan dapat meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang.

"Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis (18/6/2021).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga lebih efisien dan aman. Sektor ini juga membuka kesempatan baik untuk investasi.

Di saat bersamaan, pemerintah terus mempercepat proyek gasifikasi batu bara menjadi DME.

Ditargetkan, proyek gasifikasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025.

Moeldoko mengatakan, percepatan proyek gasifikasi batu bara sudah berulang kali dibahas dalam sidang kabinet.

Beragam terobosan itu, kata Moeldoko, sejalan dengan upaya pemenuhan permintaan di tengah menurunnya produksi minyak dan gas (migas). Upaya itu juga bertujuan untuk menekan impor.

Baca juga: Jatam: Ada 104 Konsesi Pertambangan di Lokasi Rawan Gempa, Luasnya Setengah Belgia

Moeldoko mengingatkan, Indonesia merupakan net importir minyak bumi sejak 2004.

"Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengoptimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait hal ini, Moeldoko menyebut Menteri Sosial berupaya memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

"Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Moeldoko pun memastikan transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, mulai dari keberlanjutan pembangunan, hingga kapasitas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia mengatakan, transformasi subsidi merupakan bagian dari upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19

"Sehingga perlu  cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com