Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/06/2021, 11:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat membuat aturan ketat yang diturunkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah menutup lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rangka upaya pengendalian kasus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan tajam.

"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Pemerintah pusat buat aturan ketat yang pemerintah daerah harus jalankan bersama rakyat," kata Rahmad dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengingatkan, tak hanya pemerintah, masyarakat harus menjadi aktor utama untuk menjaga lingkungannya dengan tegas dan keras terkait protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, seharusnya mampu saling mengingatkan satu sama lain jika ada warga yang abai akan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pegawai Kementerian BUMN Kembali WFH

"Kita kembalikan ke kita semua. Pengendalian Covid-19 ini mau kita kendalikan? Ya harus konsekuen. Taat dan patuh serta disiplin semuanya," ujarnya.

Rahmad mengingatkan agar pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga skala mikro.

Dalam penerapannya, ia meminta agar setiap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan rakyat harus menjadi aktor utama yang dengan tegas membumikan PPKM mikro.

"Pilihannya hanya jalankan PPKM dengan tegas, atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi? Dan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien?," tanya Rahmad.

Politisi PDI-P itu berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Namun, menurutnya hal tersebut akan terjadi apabila PPKM benar-benar dilakukan seluruh pihak.

Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan PPKM merupakan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat.

Baca juga: UPDATE: Total 5.007 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 di Taiwan

"Ingat, PPKM berhasil bukan karena pemerinta pusat saja, namun wajib kita bersama pemerintah daerah sampai desa RT/RW bersama bumikan PPKM skala mikro. Yakin kita bisa kendalikan Covid-19," harap Rahmad.

"Untuk itu, perlu bumikan lagi protokol kesehatan dan tingkatkan kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Inilah yang membuat kita bersama-sama selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, dan selamatkan semuanya," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, kasus baru Covid-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari, setelah empat bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan.

Padahal, pada empat bulan lalu, kasus Covid-19 di Indonesia rata-rata mencapai angka 5.000-6.000 kasus baru per hari.

Namun, hingga Kamis (17/6/2021) data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.950.276 kasus sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com