Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Anggota DPR Minta Pemerintah Tutup Lokasi yang Berpotensi Ciptakan Kerumunan

Kompas.com - 18/06/2021, 11:02 WIB
Petugas kebersihan menyemprotkan cairan disinfektan di area Pasar Asem Reges, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2020). Pengelola Pasar Asem Reges menutup sementara pasar tersebut dari Senin (20/7) hingga Rabu (22/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap (swab test). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIPetugas kebersihan menyemprotkan cairan disinfektan di area Pasar Asem Reges, Jakarta Barat, Selasa (21/7/2020). Pengelola Pasar Asem Reges menutup sementara pasar tersebut dari Senin (20/7) hingga Rabu (22/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap (swab test).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat membuat aturan ketat yang diturunkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah menutup lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Hal itu ia sampaikan dalam rangka upaya pengendalian kasus Covid-19 yang beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan tajam.

"Tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan kerumunan. Pemerintah pusat buat aturan ketat yang pemerintah daerah harus jalankan bersama rakyat," kata Rahmad dalam keterangannya kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Rahmad mengingatkan, tak hanya pemerintah, masyarakat harus menjadi aktor utama untuk menjaga lingkungannya dengan tegas dan keras terkait protokol kesehatan.

Masyarakat, kata dia, seharusnya mampu saling mengingatkan satu sama lain jika ada warga yang abai akan protokol kesehatan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pegawai Kementerian BUMN Kembali WFH

"Kita kembalikan ke kita semua. Pengendalian Covid-19 ini mau kita kendalikan? Ya harus konsekuen. Taat dan patuh serta disiplin semuanya," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rahmad mengingatkan agar pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga skala mikro.

Dalam penerapannya, ia meminta agar setiap pemerintah daerah, pemerintah desa, dan rakyat harus menjadi aktor utama yang dengan tegas membumikan PPKM mikro.

"Pilihannya hanya jalankan PPKM dengan tegas, atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi? Dan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit kita tidak mampu lagi menerima pasien?," tanya Rahmad.

Politisi PDI-P itu berpandangan, lonjakan kasus Covid-19 sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.