KILAS

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kompas.com - 18/06/2021, 08:46 WIB
Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).
DOK. Humas DPR RIKomisi III DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan tiga isu utama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA khusus Wanita Tangerang Selatan (Tangsel).

Tiga isu utama yang dimaksud antara lain mengenai over atau kelebihan kapasitas, pungutan liar (pungli), dan tentang pengawasan lalu lintas barang ilegal dalam lapas.

"Pertama, persoalan kelebihan kapasitas lapas. Hal ini menjadi atensi kami untuk menjamin pemenuhan aspek kemanuasiaan dan kesehatan," jelas Habib Aboe saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).

Sebab, kata dia, kelebihan kapasitas dapat membawa dampak buruk terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Terlebih, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini, over kapasitas berpotensi besar dalam penularannya.

Baca juga: Dampak Positif di Balik Kebiasaan Baru dari Era Pandemi Virus Corona

Terkait permasalahan kedua, Habib Aboe menyatakan, komisi hukum DPR ingin memastikan bahwa Lapas Tangsel bebas dari praktik pungli.

"Kami melihat ke lapangan untuk mengkonfirmasi bahwa pelayanan telah dilakukan sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu, integritas para personel di lapas sangat penting. Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait agar belajar dari kasus sebelumnya.

Baca juga: Membentengi Integritas

Untuk diketahui, lapas Tangerang pernah tersangkut dalam kasus pelarian seorang narapidana (napi). Pelarian ini dilakukan oleh dua personel dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun permasalahan ketiga, Habib Aboe mengatakan, pihaknya juga ingin melihat pengamanan dalam lapas terkait pencegahan lalu lintas barang ilegal.

“Hal ini sangat penting. Pasalnya, kemarin ada kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba) berupa 1,1 ton sabu yang ternyata dikendalikan dari dalam lapas. Namun, kasus ini telah berhasil diungkap Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” imbuh dia.

Baca juga: Puluhan Napi Bandar Narkoba di Lapas Kelas I Tangerang Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security

Dari kasus tersebut, kata Habib Aboe, bukan tidak mungkin jika napi bisa membawa barang ilegal seperti handphone masuk ke dalam lapas.

“Sehingga mereka bisa mengatur peredaran narkoba dari dalam lapas dengan leluasa," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X