Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kompas.com - 18/06/2021, 04:24 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com -  Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan data pemerintah pada Kamis (17/6/2021), kasus Covid-19 kini tercatat bertambah lebih dari 10.000 dalam sehari.

Oleh karena itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengusulkan agar pemerintah segera menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

"Kalau mau berhenti, lockdown. Perkembangan kasus yang sekarang itu menurut saya luar biasa," ujar Miko saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (17/6/2021).

Terbaru, ada tambahan 12.624 kasus baru Covid-19 pada Kamis (17/6/2021). Total, ada 1.950.276 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: UPDATE: Tambah 12.624, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.950.276

Tambahan jumlah ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 130.829 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Menurut Miko, lockdown idealnya dilakukan selama 30 hari, kemudian tidak tertutup kemungkinan diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan kondisi.

"Minimal sebulan, lah. Kita lihatlah perkembangannya," kata Miko.

Pemerintah, kata Miko, sudah gagal dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Ini terbukti selain dari naiknya kasus Covid-19 setiap hari, saat ini tiga varian virus corona dari luar negeri juga sudah memasuki Indonesia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Sehingga pemerintah, menurut Miko, perlu segera menerapkan strategi baru untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Bila tidak, lonjakan kasus terus terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

"Jangan terlalu yakin dengan kasus baru ini. Jangan punya strategi yang lama. Strateginya harus baru," kata dia.

Selain lockdown, kata Miko, pemerintah juga diminta untuk segera mempercepat program vaksinasi.

"Vaksinasi dipercepat," kata dia.

Soal vaksinasi, Presiden sudah meminta agar satu juta vaksinasi per hari bisa tercapai.

Baca juga: Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nantinya sebanyak 600 ribu suntikan vaksin Covid-19 per hari akan dilakukan melalui jalur pemerintah daerah.

Sedangkan, sebanyak 400 ribu suntikan vaksin Covid-19 perhari akan dilakuan melalui jalur sentra TNI dan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com