Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kompas.com - 18/06/2021, 04:24 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com -  Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan data pemerintah pada Kamis (17/6/2021), kasus Covid-19 kini tercatat bertambah lebih dari 10.000 dalam sehari.

Oleh karena itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengusulkan agar pemerintah segera menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

"Kalau mau berhenti, lockdown. Perkembangan kasus yang sekarang itu menurut saya luar biasa," ujar Miko saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (17/6/2021).

Terbaru, ada tambahan 12.624 kasus baru Covid-19 pada Kamis (17/6/2021). Total, ada 1.950.276 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: UPDATE: Tambah 12.624, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.950.276

Tambahan jumlah ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 130.829 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Menurut Miko, lockdown idealnya dilakukan selama 30 hari, kemudian tidak tertutup kemungkinan diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan kondisi.

"Minimal sebulan, lah. Kita lihatlah perkembangannya," kata Miko.

Pemerintah, kata Miko, sudah gagal dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Ini terbukti selain dari naiknya kasus Covid-19 setiap hari, saat ini tiga varian virus corona dari luar negeri juga sudah memasuki Indonesia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Sehingga pemerintah, menurut Miko, perlu segera menerapkan strategi baru untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Bila tidak, lonjakan kasus terus terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

"Jangan terlalu yakin dengan kasus baru ini. Jangan punya strategi yang lama. Strateginya harus baru," kata dia.

Selain lockdown, kata Miko, pemerintah juga diminta untuk segera mempercepat program vaksinasi.

"Vaksinasi dipercepat," kata dia.

Soal vaksinasi, Presiden sudah meminta agar satu juta vaksinasi per hari bisa tercapai.

Baca juga: Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nantinya sebanyak 600 ribu suntikan vaksin Covid-19 per hari akan dilakukan melalui jalur pemerintah daerah.

Sedangkan, sebanyak 400 ribu suntikan vaksin Covid-19 perhari akan dilakuan melalui jalur sentra TNI dan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com