Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Kompas.com - 17/06/2021, 23:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menyerahkan kebijakan bekerja dari kantor atau bekerja dari rumah kepada pimpinan di masing-masing kementerian dan lembaga.

Sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah," ujar Tjahjo dalam keterangan video yang disampaikan kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).

"Kemenpan RB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depannya. Tetapi yang penting ASN harus tetap produktif harus tetap sehat tetap menerapkan protokol kesehatan," tegas Tjahjo.

Baca juga: Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Politisi PDI-P itu mengatakan yang terpenting ASN harus tetap produktif meskipun bekerja di masa pandemi Covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan kala bekerja dari rumah atau kantor.

Ia pun mengatakan selama ini kementeriannya selalu berkorodinasi dengan BNPB, Kemenkes, dengan Satgas Covid-19 untuk mencermati perkembangan dan dinamika di beberapa daerah berstatus zona merah. Khususnya DKI Jakarta yang mengalami peningkatan tajam kasus Covid-19

Pihaknya juga menerima masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga tentang perlunya lockdown di kantor pemerintahan. Usulan itu bertujuan mensterilkan kantor kementerian dan lembaga dari penularan Covid-19.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Jakarta kembali meledak. Hari ini, Kamis (17/6/2021), terdapat 4.144 kasus baru Covid-19 dari hasil pemeriksaan PCR terhadap 16.499 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, lonjakan kasus tersebut merupakan lonjakan dengan jumlah kasus kedua tertinggi sejak pandemi Covid-19 melanda.

Baca juga: Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

 

Tambahan kasus tertinggi terjadi pada 7 Februari 2021 dengan 4.213 kasus.

"Jika kita kilas balik, kasus hari ini mendekati angka tertinggi yang pernah terjadi pada 7 Februari 2021, yang mana mencapai 4.213 kasus dalam sehari," ucap Dwi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Nasional
Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Nasional
Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Nasional
Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Nasional
Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Nasional
Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Nasional
Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.