BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

Kompas.com - 17/06/2021, 16:15 WIB
Ilustrasi Jaminan Kesehatan Nasional KOMPAS/Didie SWIlustrasi Jaminan Kesehatan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak 2015-2019 atas program Jaminan Kesehatan Nasional dan BLUD Rumah Sakit pada pemerintah daerah, serta Pendapat BPK atas program JKN yang disampaikan pada awal 2021.

“Terdapat temuan yang signifikan yang menjadi sorotan BPK yaitu Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang cukup kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Agus, dalam Webinar bertajuk Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi Covid-19, secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Menurut Agus, hal tersebut menjadi penyebab ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Agus menuturkan, kesiapan eksosistem kesehatan di Indonesia harus mendapat perhatian semua pihak guna mengantisipasi adanya wabah atau kejadian kesehatan yang tak diinginkan di masa depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama baik di pusat maupun di daerah, bagaimana skala prioritas program kesehatan dan memperbaiki ekosistem kesehatan kita agar lebih tangguh lebih kuat dalam mengantisipasi pandemi dalam skala di masa akan datang,” ujar dia.

Baca juga: Korupsi Pengadaan Paket Bansos Covid-19, Saksi Ungkap Aliran Dana untuk Anggota BPK dan Pejabat Kemensos

Kemudian, pada semester 2 tahun 2020, BPK juga mencatat sejumlah permasalahan di tingkat pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19.

Selain itu, menurut Agus, ada pula masalah lain seperti pelaksaaan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah, strategi dan kebijakan penanganan dampak ekonomi yang kurang memadai, penyaluran bantuan sosial dan stimulus modal kerja yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

“Kemudian masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan testing testing and treatment dan edukasi sosialisasi mengenai Covid-19 pada masyarakat,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X