Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Kompas.com - 17/06/2021, 16:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, kebijakan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak efektif saat kasus Covid-19 sudah meluas di sejumlah daerah.

"Nah kalau bicara PPKM mikro sudah dari sejak awal ya saya dalam posisi analisis yang mengatakan bahwa PPKM mikro saat ini tidak efektif, waktunya tidak tepat karena masalahnya (kasus Covid-19) sudah besar, sudah di mana-mana," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Dicky mengatakan, pengendalian lonjakan kasus Covid-19 dengan menerapkan PPKM mikro tidak relevan, karena penerapan 3T dan 3M selama PPKM mikro di daerah-daerah tidak menunjukkan penguatan.

"Ini yang belum, dan tidak bersinergi juga antar-sektor. Orang masih bisa pergi kok ke Bali, dan lockdown enggak efektiflah RT/RW, ini sudah di mana-mana kasusnya," ujarnya.

Baca juga: Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Dicky mengatakan, yang perlu disiapkan pemerintah saat ini adalah konsisten dan konsekuen melaksanakan 3T dan program vaksinasi.

Ia yakin, apabila pemerintah menunjukkan keseriusan dalam penanganan pandemi, masyarakat akan ikut sadar akan pentingnya memperketat penerapan protokol kesehatan 3M.

"Sense of crisis-nya ini yang harus dibangun dengan narasi pemerintah yang juga harus diperbaiki yang mencerminkan situasi yang sesungguhnya dan semakin serius," ucap Dicky.

Untuk diketahui, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di sejumlah daerah di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga: Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Terbaru, angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Pada 16 Juni 2021, kasus aktif Covid-19 di Jakarta mencapai 20.311 kasus.

Sementara itu, pasien meninggal dunia sudah mencapai 7.665 orang, bertambah 31 orang dibandingkan hari sebelumnya.

Kemudian, dikutip dari Kompas.id, total kasus Covid-19 di Jawa Tengah pada 16 Juni 2021 mencapai 223.747 kasus dengan rincian 15.395 isolasi (kasus aktif), 194.074 sembuh, dan 14.278 meninggal.

Kondisi ini disumbangkan dari Kabupaten Kudus yang kasusnya melonjak secara signifikan setelah libur Lebaran.

Baca juga: Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Hal serupa juga dialami Jawa Barat yaitu Bandung Raya. Saat ini, pemerintah setempat sudah menetapkan status Siaga I dan melarang wisatawan dari luar, khususnya kawasan Jabodetabek, selama satu minggu dimulai Selasa (15/6/2021).

Terakhir, kasus Covid-19 juga meningkat di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Hal ini terlihat dari angka positivity rate yang menunjukkan tingkat penularan Covid-19 di Kota Surabaya, naik dari 5 persen menjadi 9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com