Kompas.com - 17/06/2021, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, semestinya jaksa mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memutuskan untuk memangkas vonis Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Sebab menurut Fickar, vonis dari majelis hakim lebih kecil dari putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Secara yuridis logis seharusnya jaksa mengajukan kasasi mengingat vonisnya lebih kecil dari putusan Pengadilan Tipikor yang 10 tahun,” sebut Fickar pada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Tapi disisi lain, Fickar beranggapan bahwa langkah itu kemungkinan tidak akan diajukan oleh jaksa.

“Tetapi karena tuntutan maksimal 4 tahun rasanya jaksa tidak mengajukan kasasi karena putusan PT Jakarta sudah sama dengan tuntutannya,” sambung dia.

Fickar berharap jaksa mau mengajukan kasasi untuk memperjuangkan rasa keadilan yang lebih luas.

“Namun, jika jaksa menangkap rasa keadilan yang lebih luas maka ia akan mengajukan kasasi agar putusannya dikembalikan menjadi 10 tahun,” imbuh Fickar.

Terakhir, Fickar juga meminta agar Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan pada para hakim yang mengambil keputusan untuk memangkas hukuman Pinangki.

“Karena disparitasnya menyolok, saya kira ini bisa menjadi jalan masuk Komisi Yudisial memeriksa para hakimnya,” tuturnya.

Adapun Pinangki merupakan terpidana kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Pengurusan itu dilakukan agar terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, dapat kembali ke Indonesia dan menjalani hukuman selama dua tahun.

 

Keputusan untuk memangkas hukuman Pinangki sampai 6 tahun diambul oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf beserta para hakim anggota yaitu Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada 14 Juni 2021.

Banyak pihak tidak setuju dengan putusan majelis hakim PT Jakarta tersebut, salah satunya adalah Anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang menilai bahwa putusan itu akan menjadi pintu masuk meringankan vonis terhadap terdakwa Djoko Tjandra.

Saat ini Pengadilan Tipikor Jakarta telah memberikan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan untuk Djoko.

Namun Djoko diketahui sedang mengajukan banding atas vonis yang diberikan majelis hakim Tipikor Jakarta itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.