Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong: "Waiting List" dan Aturan Terbaru

Kompas.com - 17/06/2021, 07:44 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

"Artinya vaksin Sinovac atau Coronavac kemudian vaksin Astrazeneca dan vaksin Novavax, dan Pfizer itu tidak akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong," ujarnya.

Stok vaksin

Adapun hingga saat ini, Indonesia telah menerima 2.000.000 dosis vaksin Sinopharm.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, pemerintah dan pihak Sinopharm sudah sepakat akan mendatangkan 15 juta dosis vaksin.

"Kemudian dari Cansino sudah ada komitmen sampai akhir Desember 5 juta," kata Bambang dalam diskusi secara virtual, Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Sementara itu, Shinta mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang lalu, perusahaan swasta mendapatkan 330.000 dosis vaksin dari total 500.000 dosis lantaran stok vaksin tersebut harus dibagi dengan perusahaan plat merah BUMN.

"Kemudian alokasi kedua juga demikian kita harus siap nanti berapa yang akan diperoleh oleh swasta," kata Shinta.

Oleh karenanya, ia meminta perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar agar sabar menunggu giliran vaksinasi.

Karyawan tak dipungut biaya

Kemenkes menegaskan, tidak ada beban biaya yang harus ditanggung karyawan dalam mengikuti vaksinasi gotong royong.

Ia meminta karyawan segera melapor apabila perusahaannya memungut biaya dalam vaksinasi tersebut.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan, jika Dipungut Biaya Segera Lapor

"Kalau terkait ini (vaksinasi dipungut biaya) bisa disampaikan melalui jalur-jalur pengaduan, apakah itu melalui SPI atau bisa melalui LBH atau nanti kita bekerja sama dengan KADIN dan BUMN, terkait apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut," ujar Nadia.

Senanda dengan Nadia, Shinta mengatakan, dua kementrian yakni Kemenkes dan Kementerian Ketenagakerjaan juga siap menerima pengaduan jika ada perusahaan yang memungut biaya vaksinasi.

"Jadi ini benar-benar clear bahwa perusahaan yang harus bayar dan memberikan secara gratis atau cuma-cuma ke karyawannya," kata Shinta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Suami di Jaksel Terjerat Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjol, Istri Dianiaya Lalu Ditinggal Kabur

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com