Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Kompas.com - 16/06/2021, 18:37 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan oleh Republik Indonesia (RI).

Apalagi, kata dia, RI adalah negara besar dan kaya sehingga membutuhkan pertahanan yang kuat.

Hal ini ia sampaikan sebagai respons dari rencana pemerintah dalam melakukan investasi alutsista sebesar Rp 1.700 triliun selama 25 tahun.

Susaningtyas atau yang akrab disapa Nuning menekankan, pembenahan alutsista TNI harus bersifat interoperability atau interoperabilitas.

Untuk diketahui, interoperabilitas disebut sebagai kemampuan dalam membuat sistem dan organisasi agar dapat saling bekerja sama.

Baca juga: Turki dan Iran Selesai Gelar Operasi Gabungan Anti-teror Pertama Kali

“Tujuannya, agar seluruh alutsista di tiga matra TNI, yaitu angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU) dapat digunakan secara terintegrasi," ujar Susaningtyas dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (16/6/2021).

Dengan demikian, lanjut dia, ketika operasi gabungan digelar maka alat komunikasi tetap terintegral ke dalam sistem meskipun berbeda jenis pada setiap angkatan.

"Selain itu, pembenahan bersifat communability juga dibutuhkan agar suku cadang dan atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan,” ucap Nuning.

Ia mencontohkan, suku cadang tank milik angkatan darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir.

Begitu pula, amunisi meriam kaliber 40 milimeter (mm) milik angkatan laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur angkatan udara.

Baca juga: Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

“Maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level minimax, yaitu minimal dari semua kondisi maksimal,” ucap Nuning.

Menurut Nuning, kondisi alutsista saat ini tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang ada. Contohnya, dalam mengurus Papua apabila tidak dilengkapi sistem pertahanan kuat dan sumber daya manusia (SDM) mumpuni maka akan sulit mengatasinya.

“Untuk itu, Indonesia butuh penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti pabrik propelan, satelit komunikasi pertahanan mandiri dan unmanned aerial vehicle (UAV). Hal ini adalah mimpi yang harus diwujudkan ke depan,” imbuhnya.

Pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur

Selain pembenahan alutsista yang terintegrasi, Nuning menekankan, penataan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI juga harus diutamakan.

Dalam penataan tersebut harus sesuai alutsista baru, sekaligus pembenahan organisasi TNI.

Halaman:


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com