JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pelaksanaan sekolah tatap muka dilakukan secara hati-hati.
Sebab, Sonny mengatakan, saat ini sedang terjadi peningkatan klaster keluarga terkait Covid-19.
“Nah makanya kemarin arahan Presiden bahwa harus dihitung dengan cermat dan harus sangat hati-hati untuk pembukaan pembelajaran tatap muka,” kata Sonny dalam siaran YouTube BNPB, Rabu (16/6/2021).
“Terutama karena memang meningkatnya kluster keluarga,” ujar dia.
Baca juga: PJJ Rasa Tatap Muka, Ini 3 Strategi yang Perlu Dilakukan Sekolah
Sonnya mengatakan, saat ini mobilitas masyarakat tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pekerjaan.
Namun, sudah mulai banyak mobilitas keluarga untuk kepentingan wisata.
“Sekarang sudah mulai banyak terjadi mobilitas bukan hanya secara individual untuk kepentingan bekerja, tapi mulai terjadi peningkatan mobilitas untuk kepentingan wisata bersama keluarga," ujarnya.
Ia juga menilai, banyak orang justru menjadi lengah menerapkan protokol kesehatan saat sedang bersama keluarga. Sebab, mereka berasumsi anggota keluarganya bebas dari Covid-19.
Padahal, kegiatan kumpul keluarga justru memiliki potensi tinggi untuk menularkan Covid-19.
“Ketika berkumpul dengan anggota keluarga yang tidak satu rumah, nih potensi penularannya menjadi sangat tinggi, apalagi biasanya kan mencopot masker ya kan, tidak menjaga jarak bahkan bersentuhan secara fisik. Ini menjadi PR,” kata dia.
Baca juga: Saat Pemprov DKI Ngotot Uji Coba Sekolah Tatap Muka Tetap Berjalan di Tengah Fase Genting Covid-19
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka yang sebentar lagi akan dimulai harus dilakukan ekstra hati-hati.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB di Kompleks Istan Kepresidenan, Senin (7/6/2021).
Menurut Budi, Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan paparan tentang adanya kenaikan kasus Covid-19 usai libur Lebaran, terutama lonjakan kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan.
"Bapak Presiden tadi mengarahkan, pendidikan tatap muka yang nanti ajan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka dilakukan secara terbatas," ujar Budi.
Baca juga: Jelang PTM Terbatas, Ini Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah
Pertama, Jokowi meminta pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan maksimal 25 persen dari total siswa.
Kedua, pembelajaran tatap muka tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.
Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam pembelajaran tatap muka.
Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua.
Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.