KILAS

Soal Polemik Permenperin Nomor 3/2021, Wakil Ketua Komisi VI Minta Masyarakat Tidak Terkecoh

Kompas.com - 16/06/2021, 17:02 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi Perum Peruri, PT Pindad dan PT Angkasa Pura II di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). DOK. Humas DPR RI (Fitri/mr)Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi Perum Peruri, PT Pindad dan PT Angkasa Pura II di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Gde Sumarjaya Linggih meminta masyarakat tidak terkecoh pada isu yang muncul akibat polemik Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 (3/2021) tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

“Saya kira semua pihak harus berpikir sebagai negarawan. Jangan berpikir kepentingan kelompok saja,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR yang akrab disapa Demer, saat dihubungi media pada Rabu (16/6/2021).

Ia menegaskan, aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gula dalam negeri.

“Memang yang namanya aturan tidak bisa memuaskan seluruh kelompok, semisal ada perusahaan yang dulu memonopoli produksi dan distribusi gula, semenjak terbitnya aturan ini tak bisa lagi melakukan praktik monopoli,” lanjut Demer, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu.

Baca juga: Soal Bursa Panglima TNI, Pimpinan DPR: Jangan Berspekulasi, Itu Hak Prerogatif Presiden

Menurut wakil rakyat asal Bali itu, gerakan yang dilakukan sejumlah pihak di Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu sarat dengan kelompok tertentu, tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar.

Ia pun menilai, munculnya kembali polemik atas Permenperin Nomor 3/2021itu merupakan upaya kelompok tertentu yang hanya memikirkan kepentingan sesaat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Demer, polemik tersebut adalah bagian dari polemik episode pertama yang terjadi pada awal Mei 2021.

Demer mengatakan, saat itu terdapat isu yang menyatakan bahwa Permenperin Nomor 3/2021 menyebabkan kelangkaan gula di pasar.

Sementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan berhasil menemukan 15.000 ton gula rafinasi dan 22.000 ton gula kristal putih.

Baca juga: Ramu Vaksin Nusantara di DPR, Terawan: Ini Seperti Memasak Saja, Silakan Pak, Siapa Tahu Bisa Bikin Sendiri

Timbunan gula tersebut ditemukan oleh Satgas Pangan Polda Jatim di Gudang PT Kebun Tebu Mas (KTM) Lamongan.

Padahal, sebelumnya perusahaan itu sempat mengeluhkan tidak mempunyai stok yang memadai.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X