Kompas.com - 16/06/2021, 15:50 WIB
Juri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting. Fachri FachrudinJuri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom.

Oleh karenanya, diperlukan peraturan pemerintah yang diturunkan melalui peraturan daerah (Perda) dalam proyek pembangunan tersebut.

“Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal,” kata Juri saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Rabu (16/5/2021).

Juri mengatakan, saat ini rancangan undang-undang (RUU) IKN sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Pembahasan RUU itu masih menunggu surat presiden (surpres).

Namun, menurut Juri, saat ini Presiden masih membutuhkan sejumlah informasi aktual dari lapangan. Presiden berupaya mendengar suara masyarakat Penajam Paser Utara sebelum nantinya menyerahkan surpres ke Parlemen.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dikhawatirkan Gagal, Pakar Ungkap Masalah Jarak dan Daya Dukung Lahan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Covid-19 menjadi game changer, sehingga pembangunannya akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal,” ucap Juri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy sepakat bahwa aspirasi masyarakat harus diakomodir dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi,” kata Jhon.

Sementara, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menyebut, masih ada kendala infrastruktur dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, lanjut dia, masyarakat setempat sangat berharap rencana pembangunan tersebut segera terwujud.

“Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan,” tutur Abdul.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menyerahkan RUU Ibu Kota Negara Baru ke DPR pada Mei 2021.

Namun, hingga kini pembahasan RUU IKN masih berlangsung dan belum disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: Anggota DPR Nilai Pembangunan Ibu Kota Baru Ilegal karena Tanpa Dasar Hukum

Pemerintah menargetkan, groundbreaking atau peletakan batu pertama istana kepresidenan yang baru dapat dilakukan tahun ini.

"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tayangan Kompas TV, Kamis (18/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.