KSP: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Perhatikan Kearifan Lokal

Kompas.com - 16/06/2021, 15:50 WIB
Juri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting. Fachri FachrudinJuri Ardiantoro, saat masih menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), memantau proses pemilihan kepala Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017). KPU memantau proses ini karena pemilihan dilakukan dengan cara e-voting.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom.

Oleh karenanya, diperlukan peraturan pemerintah yang diturunkan melalui peraturan daerah (Perda) dalam proyek pembangunan tersebut.

“Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal,” kata Juri saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Rabu (16/5/2021).

Juri mengatakan, saat ini rancangan undang-undang (RUU) IKN sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Pembahasan RUU itu masih menunggu surat presiden (surpres).

Namun, menurut Juri, saat ini Presiden masih membutuhkan sejumlah informasi aktual dari lapangan. Presiden berupaya mendengar suara masyarakat Penajam Paser Utara sebelum nantinya menyerahkan surpres ke Parlemen.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dikhawatirkan Gagal, Pakar Ungkap Masalah Jarak dan Daya Dukung Lahan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Covid-19 menjadi game changer, sehingga pembangunannya akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal,” ucap Juri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy sepakat bahwa aspirasi masyarakat harus diakomodir dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi,” kata Jhon.

Sementara, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud menyebut, masih ada kendala infrastruktur dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Kendati demikian, lanjut dia, masyarakat setempat sangat berharap rencana pembangunan tersebut segera terwujud.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.