Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Komisi VII, Terawan Bingung Mengapa Ada Polemik Vaksin Nusantara

Kompas.com - 16/06/2021, 13:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku bingung mengapa Vaksin Nusantara yang dikembangkannya sempat menjadi polemik di masyarakat.

Ia pun mengaku bingung apa titik persoalan dari munculnya polemik tersebut. Padahal, pengembangan vaksin itu dilakukan untuk membantu pemerintah menghadapi Covid-19.

"Saya bingung apa titik persoalannya. Buat kami sebagai researcher itu merasa tidak ada persoalan," kata Terawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Rabu (16/6/2021).

Ia melanjutkan penjelasannya dengan menyinggung virus corona yang memang baru muncul di Indonesia dan belum pernah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, pengembangan vaksin Covid-19, menurut dia, juga harus menggunakan kaidah yang baru. Maka dari itu, ia menggunakan kaidah yang baru dalam membuat vaksin yaitu dengan sel dendritik.

"Kaidah yang kami gunakan juga kaidah yang baru. Karena apa? Dendritik sel vaksin ini belum pernah ada yang mengerjakan untuk Covid-19. Jadi tentunya harus menggunakan kaidah-kaidah yang baru yang berbeda," jelasnya.

Baca juga: Terawan Pamerkan Vaksin Nusantara Tak Perlu Cold Chain, Klaim 90 Persen Bahan Asal Indonesia

Ia juga menegaskan bahwa sel dendritik yang disuntikkan melalui vaksin tersebut berasal dari tubuh manusia yang akan divaksinasi.

Terawan mengatakan, sel dendritik yang akan disuntikkan tersebut bukan berasal dari sel tubuh orang lain.

"Karena yang disuntikkan ke badan kita ya dendritik sel kita sendiri, bukan dari orang lain," tegasnya.

Terawan melanjutkan, atas polemik yang ada, ia berharap agar pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk mendapatkan titik temu persoalan Vaksin Nusantara.

Namun, ia menegaskan tidak mempersoalkan kritik yang disampaikan sejumlah pihak soal Vaksin Nusantara.

"Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, lha wong namanya hal baru. Pasti juga akan menimbulkan kehebohan baru. Tergantung sudut pandangnya dari mana," ungkapnya.

Lebih lanjut, Terawan berharap agar polemik Vaksin Nusantara tidak berlanjut karena ia meyakini, hal yang terpenting adalah bagaimana semua duduk bersama menyelesaikan pandemi.

Baca juga: Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki masalah bersama bagaimana cara menuju herd immunity yang menjadi tujuan dari program vaksinasi Covid-19.

"Paling penting kami percaya bahwa semua punya good will. Punya keinginan yang baik. Saya percaya kalau kita bersama-sama, duduk bersama, kita mampu selesaikan pandemi ini dengan benar," harap Terawan.

Diketahui bersama, sekitar April 2021, pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas oleh Terawan Agus Putranto menimbulkan polemik.

Pasalnya, uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara saat itu tetap dilanjutkan meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK).

Adapun uji klinis tersebut didukung oleh sejumlah anggota DPR di antaranya beberapa anggota Komisi IX.

Dukungan itu diwujudkan dengan bersedianya beberapa anggota dewan sebagai relawan uji klinis vaksin tersebut.

"Bukan hanya sekadar jadi relawan ya, orang kan pasti mempunyai keinginan untuk sehat kan. Kalau untuk massal kan nanti prosesnya di BPOM tapi kalau per orang kan bisa menentukan yang diyakini benar untuk dia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com