Potensi Radikalisme Turun, Wapres Ingatkan Semua Pihak Tak Berpuas Diri

Kompas.com - 16/06/2021, 12:29 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada semua pihak agar tidak berpuas diri walau potensi radikalisme di Tanah Air mengalami penurunan.

Ia mengatakan, kewaspadaan dan pencegahan atas sikap-sikap radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi harus tetap dilakukan.

"Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleransi, radikalisme dan ekstremisme meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan signifikan," ujar Ma'ruf meluncurkan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), Rabu (16/6/2021).

Baca juga: Wapres Luncurkan Perpres Rencana Aksi Pencegahan Ekstremisme

Pasalnya, kata dia, dalam survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), disebutkan bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 dari skala 0-100.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 38,4.

"Capaian ini tentu saja menggembirakan bagi kita semua. Kita tidak boleh berpuas diri dulu, karena ke depannya kita masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme," kata Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ma'ruf Amin mengatakan, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme selalu bermetamorfosis dengan berbagai pola.

Baca juga: Penangkapan Munarman Dinilai Beri Efek Gentar ke Kelompok Ekstremisme

Isu-isu yang diusung pun, kata dia, tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Ancaman ini telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional," ujar dia.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun mengapresiasi semua pihak terkait yang telah bekerja keras mendukung kebijakan deradikalisasi dan kontraradikalisme.

Menurut dia, kerja keras atas upaya-upaya tersebut berhasil mengalami kemajuan yang signifikan dalam menekan radikalisme di Tanah Air.

Baca juga: Bertemu Sultan HB X, PKS Dapat Wejangan soal Jaga NKRI

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, RAN PE diterbitkan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Ini sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.