Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2021, 11:15 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan adanya kode 'satu ember' dalam percakapan antara dua anak buah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

Keduanya adalah Staf Khusus Menteri KP, Safri dan Sekretaris Pribadi (Sespri) Edhy Prabowo, Amiril Mukminin.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi ekspor benih benur lobster di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (15/6/2021).

"'Sudah satu ember dipegang beliau,' maksudnya apa nih?" tanya jaksa dilansir dari Antara.

"Saya tidak tahu, tapi saat itu dikonfirmasi ke Amiril, itu untuk keperluan Pak Menteri ke Amerika," ungkap Safri.

Baca juga: Jaksa KPK Sebut Pedangdut Betty Elista Terima Uang Rp 66 Juta dari Edhy Prabowo

Adapun Safri yang juga merupakan terdakwa hadir menjadi saksi untuk lima terdakwa lainnya yaitu Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih dan Siswandhi Pranoto Loe.

Kemudian jaksa kembali mengonfirmasi apa maksud dari kode "satu ember" dalam percakapan tersebut.

Safri menjelaskan bahwa kode tersebut mengacu pada jumlah uang yang dibawa oleh Edhy Prabowo sebanyak Rp 1 miliar.

"1 ember apa?" jaksa memastikan.

"1 miliar maksudnya," tutur Safri.

Lalu dalam sidang tersebut Jaksa juga menampilkan percakapan antara Amiril dan Safri tentang adanya perusahaan eksportir yang tidak menggunakan jasa pengiriman PT Aero Cipta Kargo (ACK).

Pada percakapan itu diketahui secara tegas Safri menyebut bahwa ekspor benih benur lobster yang tidak dilakukan dibawah bendera PT ACK adalah ilegal.

"Abang antisipasi, Grahafood pakai kargo NJP, (pihak) karantina meng-acc SKWP diokein oleh Pak Carli. Hebat NJP bisa labrak aturan KKP dan enggak hargain abang dan lain-lain karena logistik BBL selama ini adalah ACK, pengiriman selain ACK ilegal," ucap Amiril pada Safri.

"Enggak benar itu karantina dan DJPT bahaya kalau diloloskan, ntar aku lapor ke bapak," jawab Safri pada Amiril.

Jaksa kemudian menanyakan pada Safri siapa yang dia maksud sebagai bapak.

"Maksudnya Pak Menteri, tapi saya tidak lapor, karena saya hanya bicara sama Andreau saja," terang Safri pada jaksa.

Andreau yang dimaksud Andreau Misanta Pribadi yang juga merupakan staf khusus Edhy Prabowo yang menjadi terdakwa.

Baca juga: Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Pada perkara ini jaksa menduga Edhy Prabowo menerima suap dari berbagai perusahaan eksportir BBL sebesar Rp 25,7 miliar.

Uang suap itu diduga diterima Edhy, agar ia segera mengeluarkan izin ekspor BBL pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Karena perbuatannya Edhy didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Ri Nomor 31 Taun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Nasional
Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Nasional
DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

Nasional
Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Prabowo ke Para Kader Gerindra: Kalau Tak Bisa Percaya ke Pimpinan, Mundur

Nasional
Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Jokowi Minta Kasus Jiwasraya hingga Indosurya Tak Terulang, Masyarakat Harus Dilindungi

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Anggota DPR Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Penundaan Pemilu di Komisi II

Nasional
Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Soal Perjanjiannya dengan Anies dan Sandiaga, Prabowo Pilih Diam

Nasional
Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Prabowo Puji Kepemimpinan Jokowi yang Berani Melawan Tekanan

Nasional
Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Minta Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Jokowi: Rakyat Nangis, Minta Uangnya Balik

Nasional
Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Prabowo: Cawapres Masih Lama, Saya Saja Belum Tahu Siapa...

Nasional
Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Lakukan Penelusuran Terkait Temuan 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Puja-puji Kepemimpinan Jokowi, Prabowo: Saya Bukan Menjilat

Nasional
Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Tolak Pleidoi Agus Nurpatria, Jaksa Tetap pada Tuntutan 3 Tahun Penjara

Nasional
Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Saat DPR Tegur 2 Panglima TNI Akibat KSAD Jenderal Dudung Absen Rapat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.