Indeks Perilaku Antikorupsi Versi BPS Meningkat, KPK Beri Apresiasi

Sementara itu, lanjut Ipi, sektor pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus area KPK selain sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, dan politik.

Melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah), kata dia, KPK mendorong perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat ukur monitoring centre for prevention (MCP) termasuk di dalamnya sektor pelayanan publik.

"IPAK 2021 juga menunjukkan akses masyarakat paling banyak pada layanan publik daerah," ujar Ipi.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Selain itu, peran KPK yang tergabung dalam Timnas Stranas PK terus mendorong perbaikan tata kelola melalui tiga fokus perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Oleh sebab itu, KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama terkait upaya peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan oleh seluruh pemangku-kepentingan.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IPAK Tahun 2021, mencatat skor 3,88 atau meningkat 0,04 poin dibanding tahun 2020 yang mencatat skor 3,84.

Dengan skala indeks 0 sampai 5, dimana rentang indeks 0 - 1,25 sangat permisif dan skor di atas 3,76 sampai 5,00 adalah sangat antikorupsi.

Dengan indeks tersebut, maka skor IPAK tahun 2021 dikategorikan sangat antikorupsi.