Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Berani Putuskan Lockdown 1 Wilayah jika Diperlukan

Kompas.com - 16/06/2021, 10:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta para pemimpin berani mengambil risiko dalam setiap pilihan terburuk yang ada terkait pandemi yang masih belum tuntas.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan pemimpin guna mencegah situasi lebih buruk akibat lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Pemimpin harus berani ambil risiko. Bila memang pilihannya harus me-lockdown suatu wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkab Wonogiri Siapkan Tempat Isolasi di Desa

Lestari mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Selasa.

Ia mengatakan, saat ini di sejumlah daerah terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

"Para pemimpin harus berani membuat pilihan demi keselamatan seluruh warga," ujarnya.

Di sisi lain, Lestari juga menyinggung persoalan kebangsaan yang terjadi saat ini, salah satunya adalah pandemi Covid-19.

Namun, krisis kebangsaan menurutnya tak hanya itu. Sebab, masih ada krisis kebangsaan seperti dampak globalisasi, dan revolusi industri 4.0.

Perlu diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca libur Lebaran 2021.

Tiga minggu usai Lebaran kasus virus corona tercatat kenaikan lebih dari 50 persen.

Baca juga: Mahfud Ajak Ulama Sosialisasi Tes Swab Cegah Penyebaran Covid-19

"Di tahun ini terjadi kenaikan sebesar 53,4 persen pada tiga minggu setelah periode Idul Fitri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021).

Penambahan kasus harian pun terus meningkat. Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 bertambah lebih dari 8.000 kasus setiap harinya.

Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi 5-7 minggu pasca Lebaran atau akhir Juli 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com