Ia juga menilai, opsi relokasi gereja atau hibah lahan yang diberikan Pemerintah Kota Bogor akan menjadi preseden buruk dalam penanganan kasus intoleransi, serta semakin menunjukkan adanya segregasi dalam masyarakat.
Menurut Bona, tidak menutup kemungkinan opsi tersebut akan menjadi rujukan bagi kepala daerah lain dalam menyelesaikan konflik serupa.
Sehingga, kelompok minoritas yang hendak membangun rumah ibadah di lingkungan dengan mayoritas agama berbeda, harus mengalah.
“Tak terbayang betapa karut-marutnya Indonesia kalau begitu. Lalu apa gunanya semua putusan pengadilan? Apa gunanya Pancasila? Apa gunanya keberagaman?” ucap Bona.
Bona selaku perwakilan dari pengurus GKI Yasmin pun berharap Presiden Joko Widodo mengoreksi kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya soal relokasi atau hibah lahan dalam penyelesaian polemik penyegelan tempat ibadah.
Baca juga: Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?
Kebijakan Bima Arya dianggapnya tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI, serta semakin memperkuat diskriminasi dan intoleransi.
“Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap, koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita Bapak Presiden,” kata Bona.
“Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan (Pemerintah) Kota Bogor selama bertahun-tahun,” imbuh dia.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merasa bersyukut atas adanya solusi untuk persoalan pendirian rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.
Yaqut berharap, solusi melalui hibah lahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor dilihat sebagai sebuah solusi agar jemaat GKI Yasmin.
"Sebaiknya ini dilihat sebagai solusi, agar jemaat GKI Yasmin bisa segera beribadah dengan tenang," ujar Menag Yaqut, dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, Selasa (15/6/2021).
Yaqut pun berharap ke depan jemaat GKI Yasmin bisa beribadah dengan tenang.
Apabila masih ada selisih pendapat di internal jemaat, segera diselesaikan dengan menjadikan agama sebagai pegangan.
"Jika misalnya masih ada selisih pendapat di internal jemaat, segera diselesaikan dengan menjadikan agama Kristen sebagai inspirasi penyelesaiannya," ucap dia.
Baca juga: Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Bogor yang berhasil menyelesaikan persoalan pembangunan rumah ibadah bagi jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Bogor beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/6/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.