Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 masih terus bertambah. Bahkan beberapa pekan setelah libur Lebaran terjadi peningkatan kasus Covid-19. 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19 sejak Senin (14/6/2021) hingga Selasa (15/6/2021) bertambah sebanyak 8.161 orang. Penambahan kasus baru belakangan ini ada di angka 8.000 hingga 9.000-an. 

Kini total kasus Covid-19 kini tercatat 1.927.708, terhitung sejak kasus pertama dimumunkan pada 2 Maret 2020.

Sebanyak 1.757.641 dinyatakan sembuh, sementara 53.280 meninggal. Pemerintah juga mencatat 116.787 kasus aktif.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi melaporkan terdapat tiga varian virus corona yang diyakini menular lebih cepat hingga memperberat gejala Covid-19 saat ini yang menyebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Kondisi ini pula yang diduga kuat sebagai penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. 

Baca juga: Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Ketiga varian virus corona tersebut mewujud dalam 145 kasus variant of concern (VOC) yang berada di Indonesia.

Ketiga varian virus corona tersebut ialah B.117 yang berasal dari Inggris, B.1351 yang berasal dari Afrika Selatan, dan B.1617.2 yang berasal dari India.

"Hingga 13 Juni 2021, dari total 1.989 sekuens yang diperiksa, telah dideteksi 145 sekuens VOC. Sebanyak 36 kasus B.117, lima kasus B.1351 dan 104 kasus B.1617.2," katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (15/6/2021). 

Sementara itu, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman memprediksi puncak lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada akhir Juni 2021.

"Seperti yang saya sampaikan bahwa akhir Juni ini (puncak kasus Covid-19) memang, dan sudah saya sampaikan sejak Januari bahwa 6 bulan ini masa kritis yang kalau kita tidak respons dengan penguatan 3T enggak akan bisa dicegah situasi buruk ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Dicky mengatakan, sejak Januari hingga awal Juni tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan 3T yaitu pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

Ia menilai, kolaborasi antar sektor di pemerintahan tidak fokus di bidang kesehatan tetapi lebih dominan pada sektor ekonomi.

Baca juga: Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

"Ini artinya kita memiliki amunisi atau bekal yang tidak terlalu kuat ya dalam mencegah ledakan kasus akhir Juni ini, terutama dilihat dari pengaruh varian Corona Alpha dan varian Delta yang jauh lebih serius," ujar dia.

Oleh karena itu, Dicky mengatakan, angka kematian akibat Covid-19 harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kekacauan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Ia juga mengatakan, mitigasi harus dilakukan agar lonjakan kasus Covid-19 seperti yang dialami India tidak terjadi di Indonesia.

"Potensi itu ada, walaupun mungkin enggak sedrastis India ya harapan saya, tapi mendekati atau menyerupai akan ada potensinya," ucap dia.

Kasus aktif naik di 5 provinsi

Kondisi kenaikan kasus Covid-19 tampak signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, sebanyak lima provinsi mengalami peningkatan kasus aktif Covid-19 selama lima pekan terakhir.

Dewi mengungkapkan, data tersebut terpantau dari awal Mei 2021 hingga 12 Juni 2021.

"Dalam lima pekan terakhir, terjadi kenaikan kasus aktif Covid-19 di lima provinsi. Kondisinya konsisten naik," ujar Dewi sebagaimana dilansir dari tayangan YouTube Pusdalops BNPB, Selasa (15/6/2021).

Kelima provinsi itu yakni, DKI Jakarta yang mengalami kenaikan kasus aktif sebanyak sekitar 8.000-an dibandingkan awal Mei.

Kemudian Jawa Tengah dengan kenaikan kasus aktif sebesar 7.900. Lalu Aceh dengan kenaikan kasus aktif sebesar 2.295 kasus.

Dilanjutkan Riau dengan kenaikan kasus aktif sebesar 1.900 kasus dan Jawa Timur yang mencatat 1.063 kenaikan kasus aktif.

Baca juga: 5 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Berturut-turut, DKI Jakarta Tertinggi

Dewi menuturkan, kelima provinsi ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab kenaikan kasus aktif terjadi secara drastis dan berturut-turut.

"Harapannya pemimpin daerah melihat perkembangan kasus aktif di wilayah mereka masing-masing secara lebih rinci. Sehingga potensi kenaikan kasus ke depannya bisa segera diantisipasi," tambah Dewi.

Kenaikan kasus positif di 11 daerah

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus Covid-19 dalam jumlah tinggi selama sepekan terakhir.

Namun, kesebelas daerah ini ternyata memiliki posko penanganan Covid-19 yang masih minim.

"Jika dilihat secara umum 11 kabupaten/kota ini memiliki perkembangan pembentukan posko yang masih rendah. Di bawah 50 persen posko yang terbentuk," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6/2021).

Wiku lantas menyebutkan kesebelas kabupaten/kota itu.

Baca juga: Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Pertama, Jakarta Barat yang mengalami kenaikan kasus 167 persen dengan tingkat keterisian tempat tidur RS rujukan (BOR) sebesar 77,33 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 25 persen.

Jumlah posko ini setara dengan 26 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 86 total Kelurahan.

Kedua adalah Jakarta timur yang mengalami kenaikan kasus 103 persen dengan 58,02 persen BOR.

Sementara posko yang terbentuk baru mencapai 46 persen atau 28 kelurahan yang sudah membentuk posko dari total 60 kelurahan.

Ketiga adalah Jakarta Selatan mengalami kenaikan kasus 85 persen dengan BOR 78,08 persen. Adapun posko yang terbentuk baru mencapai 1,5 persen atau hanya satu kelurahan yang sudah membentuk posko dari 63 total kelurahan.

"Ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan posko yang paling sedikit," ungkap Wiku.

Keempat adalah Kota Depok yang mengalami kenaikan 111 persen dengan BOR 66,16 persen. Sementara untuk poskonya, baru 19 dari 58 Kelurahan di Kota Depok yang telah membentuk posko Covid-19.

Kelima, Jakarta Utara mengalami kenaikan kasus 128 persen dengan BOR mencapai 81,21 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 38 persen atau 12 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 31 total Kelurahan.

Keenam, Jakarta Pusat mengalami kenaikan kasus 159 persen dengan BOR mencapai 86,9 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 19 persen atau 8 Kelurahan yang sudah membentuk posko dari 41 total Kelurahan.

Ketujuh, Kota Bekasi mengalami kenaikan kasus 192 persen dengan BOR 73,82 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 18 persen atau 10 Kelurahan yang sudah membentuk posko dari 55 total Kelurahan.

"Kedelapan, Demak di Jawa Tengah pernah mengalami kenaikan kasus 485 persen, dengan BOR mencapai 82,7 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 43 persen atau 101 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 233 total Kelurahan," tutur Wiku.

"Kesembilan, Bangkalan di Jawa Timur mengalami kenaikan kasus 715 persen dengan BOR mencapai 86,88 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 26 persen atau 70 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 260 total kelurahan," lanjutnya.

Ke-10, Kota Semarang mengalami kenaikan kasus 64 persen dengan BOR mencapai 93,38 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 47 persen atau 81 Kelurahan yang sudah membentuk posko dari 172 total Kelurahan.

Baca juga: Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Ke-11, Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan kasus 56 persen dengan BOR mencapai 88,33 persen dan posko yang terbentuk baru mencapai 48 persen atau 80 kelurahan yg sudah membentuk posko dari 164 total kelurahan

"Masih sedikitnya posko terbentuk di 11 kabupaten /kota yang ternyata mengalami kenaikan kasus signifikan itu menunjukkan absennya penanganan efektif hingga tingkat terkecil yaitu desa atau kelurahan," tutur Wiku.

"Posko yang menjadi wadah koordinasi antar seluruh perangkat desa kelurahan penting dalam menunjang pelaksanaan PPKM mikro dan meningkatkan kualitas penanganan Covid-19, sehingga kasus dapat ditekan seminimal mungkin," tambahnya.