Kompas.com - 16/06/2021, 06:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pemerintah maupun istana tidak bisa memberikan penilaian atas proses setelah tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya, saat proses tersebut sudah masuk ke urusan internal KPK, pemerintah tidak bisa mengomentari.

"Presiden menjelaskan, hasil tes wawasan kebangsaan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Maka ada lagi yang lain. Maka ada materi yang disebut dengan tes integritas dan moralitas," ujar Ngabalin dalam diskusi daring bertajuk Menerawang Masa Depan KPK, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

"Ketika ini sudah masuk dalam urusan internal (KPK) tentu kami tidak bisa mengomentari lebih banyak. Baik dari kantor presiden seperti saya, maupun dari pemerintah, tentu kami tidak bisa mengomentari banyak karena ini masalah internal," jelasnya.

Dia melanjutkan, apabila ada pegawai KPK yang merasa direndahkan martabatnya saat menjalani TWK, sebaiknya yang bersangkutan segera membuat laporan.

Dengan demikian, dugaan perlakuan tidak adil oleh penyelenggara tes bisa diproses.

"Saya baik atas nama pribadi maupun atas nama Kantor Staf Presiden meminta dengan segala rasa hormat untuk melaporkan itu untuk segera diproses," tutur Ngabalin.

"Supaya jangan ruang publik itu diisi dengan kita berwasangka. Kalau Anda tidak menempuh jalur hukum, maka itu pasti ada wasangka, ada prejudice. Sementara hukum ini mengatur. Tidak boleh ada orang lebih hebat di republik ini, apalagi itu menyangkut harkat dan martabat setiap orang," tegasnya.

Sementara itu, dikutip dari Tribunnews, sebanyak 75 pegawai KPK meminta keterbukaan hasil asesmen TWK kepada PPID KPK.

Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021.

Keduanya merupakan bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

PPID KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, telah membalas permintaan informasi pada Jumat (11/6/2021) lalu.

Baca juga: BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Namun, jawaban yang diberikan PPID KPK dinilai janggal.

Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak BKN untuk pemenuhan informasi tersebut.

"Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," kata Iguh dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.