"Ada sisi KPK yang tidak transparan. Kan lucu, kita ini lembaga antikorupsi yang mendorong lembaga lain untuk transparan dan terbuka informasinya,” ujar perempuan yang akrab disapa Tata itu, saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).
Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK
Sebelumnya, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jacky Manuputty, meminta KPK dan BKN membuka hasil TWK.
Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk menghentikan polemik soal 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK dan dinonaktifkan.
"Dengan begitu kita bisa punya parameter yang sama untuk menakar kadar kebangsaan yang dimiliki para petinggi hingga pegawai rendahan di negeri ini," kata Jacky, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).
Jacky mengatakan, jika tidak tidak ada keterbukaan, TWK terkesan menjadi upaya penyematan stigma tertentu kepada pegawai yang tak lolos.
Hal ini tidak hanya berdampak terhadap pegawai KPK itu sendiri, tetapi juga keluarganya.
"Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang, yang mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan dengan PGI mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini," tuturnya.
Hal senada disampaikan Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif. Menurut Laode, hasil TWK semestinya disampaikan secara terbuka kepada para pegawai.
Jika hasil TWK tidak disampaikan secara terbuka, Laode mengatakan, tes itu tidak bisa disebut sebagai tes akademik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.