Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Kompas.com - 15/06/2021, 19:57 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Dalam agenda Bincang Bahari yang diselenggarakan pada Selasa, terdapat dua narasumber yang diundang. Mereka adalah Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Yayan Hikmayani dan Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Agus Cahyadi.

Baca juga: Menteri Kelautan Prancis Apresiasi Kerja Sama Riset Kelautan dengan BRSDM KKP

Keduanya membedah buku akademik berjudul “'Model Pengembangan Kampung Ikan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan”. Pembahasan buku ini dipimpin moderator Staf Khusus Menteri KP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusriskan Yayan Hikmayani menjelaskan bahwa kampung perikanan telah ada di Indonesia sejak lama. Namun, selama ini pemerintah seringkali mengalami kesulitan mengenai cara mengembangkannya.

“Ini menjadi tantangan para penliti dari Pusriskan. Bagiaman cara menginovasi kampung ikan yang sudah ada atau yang baru akan dibentuk agar dapat berkembang,” katanya dalam Bincang Bahari.

Ia melanjutkan, untuk mendukung masyarakat pedesaan, konteks desa sangatlah penting. Sebab, desa merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia.

Baca juga: Menteri Trenggono Optimistis KKP Bisa Tingkatkan Nilai Tukar Nelayan

“Jadi ketika kita menempatkan desa sebagai fokus pembangunan perikanan, dampak positifnya akan menjalar tak hanya ke desa dan masyarakatnya, tetapi juga bisa lebih tinggi, yaitu ke negara dan bisa menjadi sumber devisa,” jelasnya.

Konsep kampung ikan yang dibangun BRSDM KKP sendiri merupakan bentuk integrasi dari hulu ke hilir, berbasis kawasan, dan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Implementasi programnya juga harus memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari ekonomi, pertimbangan tingkat konsumsi ikan masyarakat, penyiapan sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi yang dibutuhkan, penguatan kelembagaan, hingga berbagai faktor penunjang yang harus dilakukan secara partisipatif dengan analisis potensi dampak.

Menimpali Yayan, Kepala BRBIH Agus Cahyadi mengatakan, upaya penggalian potensi dan keunggulan spesifik wilayah pada tingkat desa dapat mempercepat pembangunan di pusat-pusat perekonomian lokal.

Baca juga: Seminggu Patroli, KKP Tangkap 19 Kapal Maling Ikan

Penggalian potensi dan keunggulan lokal itu, kaya dia, secara spesifik dan efektif dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing untuk wilayah yang dimaksud.

“Salah satu penggalian potensi wilayah itu melalui perikanan. Pada lokasi yang menjadi kampung inovasi, terbukti sektor perikanan mampu menjadi penyumbang terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB),” ujarnya.

Dengan adanya penggalian potensi perikanan di desa, keseimbangan baru dalam bisnis perikanan diharapkan bisa tercipta.

“Termasuk dalam hal bertransaksi maupun produksi, sehingga relasi dan jaringan sosial baru bisa terbentuk di desa-desa pusat perikanan tersebut,” tambah Agus.

Baca juga: KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 8,04 Triliun untuk Belanja Tahun 2022

Sebagai informasi, hingga saat ini, kampung inovasi yang telah dibentuk adalah Kampung Mina Wisata, Desa Inovasi Sambirembe; Kampung Nila, Desa Mina Ngremboko, Sleman; Kampung Baung, Desa Sindangwangi, Majalengka; Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Boyolali; Kampung Garam, Desa Mirit Petikusan, Kebumen; dan Kampung Udang, Aceh Tamiang.

Kegiatan Bincang Bahari tersebut turut ditayangkan secara langsung dalam channel YouTube KKP. Melalui format ini, semua kalangan masyarakat bisa mengakses dan menikmati diskusi yang disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com