Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Kompas.com - 15/06/2021, 16:34 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI menyampaikan keberatannya terhadap wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi sektor jasa pendidikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud-Ristek, Selasa (15/6/2021).

Salah satu anggota dari Fraksi PDI-P Sofyan Tan mengatakan, fraksinya menolak apabila pendidikan akan dikenakan PPN.

Ia pun meminta Nadiem melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penolakan tersebut.

Baca juga: Soal PPN Sekolah, Kemenkeu Janji Tidak Akan Sebabkan Rakyat Susah Akses Pendidikan

"Kami meminta kepada Mas Menteri untuk melakukan hubungan, lobi terhadap Kemenkeu, bahwa kami Fraksi PDI-P menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai," kata Sofyan dalam rapat, Selasa (15/6/2021).

Senada dengan Sofyan, anggota dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin juga menyampaikan hal yang sama terkait penolakan terhadap PPN pendidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, Fraksi Partai Gerindra menolak keras jika pemerintah mewacanakan pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan.

"Kami dari Fraksi Gerindra menolak keras adanya pajak pertambahan nilai di bidang pendidikan. Semestinya pendidikan tugas negara, tetapi masyarakat bisa membantu, justru malah dikenakan pajak. Sangat tidak bagus, mereka membantu pendidikan kita, malah dikenakan pajak," tegasnya.

Baca juga: Wacana PPN Jasa Pendidikan Dinilai Bertentangan dengan Cita-cita Bangsa

Ia menilai, dalam hal ini, seharusnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dapat berusaha untuk bersama menghentikan wacana PPN pendidikan.

Djohar mengatakan, dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945) telah tertulis bahwa negara perlu membiayai pendidikan sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam UUD 1945, untuk pendidikan itu 20 persen dari APBN, mestinya ada sekitar Rp 500 triliun lebih. Nah, ini hendaknya di bawah kontrol Kementerian Pendidikan, pelaksanaannya mungkin saja di kementerian lain, tetapi hendaknya di bawah kontrol Kementerian Pendidikan," ujarnya.

Anggota dari Fraksi Partai Nasdem Ratih Megasari Singkarru juga menyatakan penolakan apabila pemerintah mewacanakan PPN pendidikan.

Baca juga: PPN Pendidikan, Kesehatan, Asuransi, Itu Sudah di Luar Akal Sehat...

Ia berpandangan, wacana tersebut justru sangat aneh dimunculkan karena bertentangan dengan konstitusi.

"Fraksi Nasdem menolak apabila ada rencana pemerintah menaikkan pajak sekolah. Itu sangat absurd sekali menurut kami. Hal ini sangat kita sayangkan, bertentangan dengan konstitusi, dan juga kami harap ini tidak diberlakukan," tegas Ratih.

Untuk itu, dia berharap Nadiem Makarim dapat mengambil sikap yang sama dengan Komisi X DPR untuk tidak mendukung wacana tersebut.

Berlanjut, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menegaskan, pihaknya menolak wacana pengenaan PPN pendidikan.

Sebab, menurutnya semua sekolah saat ini sedang mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai.

Baca juga: Anggota DPR Sebut Pengenaan Pajak Jasa Pendidikan Langkah Mundur

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat tentu juga menolak apabila sekolah diberikan pajak, karena saat ini semua sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin untuk menambah beban kepada orangtua," kata Dede.

Diketahui, jasa pendidikan termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan tarif PPN sebagaimana tertuang dalam draf Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Namun, kebenaran akan hal tersebut belum dapat diketahui lantaran draf RUU KUP tersebut belum sampai ke tangan DPR.

Sebelumnya, draf RUU KUP itu diduga bocor kepada publik hingga polemik mengenai PPN pendidikan dan sembako bergulir.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.