Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Semua Pimpinan KPK, Komnas HAM: Masing-masing Berkontribusi di Proses TWK

Kompas.com - 15/06/2021, 14:08 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menegaskan, semua pimpinan dan sekretaris jenderal (sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seluruhnya akan diperiksa terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai lembaga antirasuah itu.

Sebab dari hasil pemeriksaan yang dikumpulkan Komnas HAM, lanjut Anam, enam orang tersebut memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan TWK.

“Komnas HAM memang memanggil semua pimpinan termasuk juga Sekjen (KPK) sendiri-sendiri. Karena memang dalam konstruksi peristiwa yang kami dapatkan, masing-masing pimpinan memiliki kontribusi atas peristiwa tersebut,” terang Anam dalam konferensi pers di kutip dari tayangan YouTube Komnas HAM, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Pimpinan KPK Kirim Utusan ke Komnas HAM, Cari Informasi soal Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses TWK

Anam mengungkapkan, dari enam orang tersebut akan dimintai keterangan untuk mendalami peran terkait kebijakan penyelenggaraan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ada yang mungkin bisa diwakili, ada yang mungkin tidak bisa diwakili orang lain. Ada yang memang (diperiksa) terkait dengan kebijakan secara kolektif kolegial, ada yang mungkin tidak terkait dengan kebijakan kolektif kolegial,” sambungnya.

Terkait kehadiran keenam orang tersebut dalam pemeriksaan yang akan dilaksanakan Kamis (17/6/2021) nanti, Anam belum dapat memastikan hal tersebut.

“Komitmennya pada hari Kamis akan datang, apakah keenamnya akan datang? Tidak ada pembicaraan lebih lanjut tentang itu,” kata dia.

Anam mengklaim bahwa saat ini persiapan Komnas HAM untuk memeriksa pimpinan dan sekjen KPK lebih matang.

Baca juga: Komnas HAM: Pimpinan KPK Berkomitmen Datang dan Jalani Pemeriksaan

Sebab ada cukup waktu untuk mengumpulkan keterangan dan juga dokumen dari para saksi yang sudah diperiksa hingga hari ini.

“Soal persiapan Komnas HAM pada intinya sama, tapi karena kami punya waktu yang lebih panjang, jadi persiapan kami jauh lebih bagus. Kalau kemarin terkait dengan pertanyaan, (besok) kami sudah siapkan dokumen-dokumen sehingga akan langsung mengkonfirmasi dokumen tersebut,” imbuh dia.

Soal pimpinan KPK yang tidak datang pada pemeriksaan hari ini, yang semestinya menjadi jadwal pemeriksaan kedua, Anam menyebut bahwa alasannya karena ada agenda lain yang harus dijalankan.

“Kenapa Kamis, karena kolega kami di KPK ada agenda hari ini jadi minta hari Kamis. Dan yang kedua mungkin ini juga persiapan bagi teman-teman KPK untuk memberikan informasi yang komprehensif,” pungkas Anam.

Diketahui Komnas HAM sudah melayangkan dua kali pemanggilan pemeriksaan pada Pimpinan dan Sekjen KPK.

Pada pemeriksaan pertama yang dijadwalkan Selasa (8/6/2021) para pimpinan KPK tidak datang dan mengirimkan surat berisi pertanyaan terkait pelanggaran hak asasi apa yang terjadi pada proses alih status pegawai lembaga antirasuah itu.

Baca juga: KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Lalu pada pemeriksaan kedua, yang mestinya berlangsung hari ini, Pimpinan KPK juga tidak hadir.

Melalui Biro Hukum KPK, para pimpinan itu menyampaikan bahwa akan hadir pada hari Kamis mendatang untuk pemeriksaan.

Adapun Komnas HAM melakukan penyelidikan terkait pengadaan TWK setelah mendapatkan laporan dari Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap dan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan tentang nasib 75 pegawai yang dibebastugaskan karena tak lolos TWK.

Komnas HAM mendalami laporan tersebut karena diduga pengadaan TWK telah melanggar HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com