Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono memprediksi, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan digelar serentak pada Juli 2021 bakal ditunda mengingat kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan pasca-libur Lebaran.

"Prediksi saya ini (PTM) nanti Juli kalau (kasus Covid-19) masih kayak begini ya ditunda," kata Pandu saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Pandu mengatakan, pemerintah tentu boleh membuka opsi sekolah tatap muka terbatas secara serentak.

Baca juga: Guru Positif Covid-19, SDN 08 Kenari Jakarta Pusat Tunda Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Namun, ia yakin apabila kasus Covid terus meningkat, orangtua peserta didik tidak akan berani mengirim anak-anak mereka untuk mengikuti PTM terbatas.

Pandu meminta daerah-daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 untuk tidak buru-buru membuka sekolah tatap muka.

Selain itu, ia meminta Kemendikbudristek menyusun skenario yang inovatif untuk pembelajaran bagi peserta didik selama pandemi.

"Seharusnya Kemendikbudristek bikin proses belajar mengajar di era pandemi ya, bukan tatap muka, tatap muka penting tetapi tidak harus. Di daerah-daerah rendah Covid-19 silakan tatap muka di sana," ucap dia.

Pandu juga mengingatkan, keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19 akan berdampak besar pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

"Dan besar sekali dampak dari gagalnya pemerintah kendalikan pandemi, lihat prespektif yang lebih luas bukan hanya sekolah, ekonomi, dan psikologi," ucap dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan beberapa hari terakhir.

Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19

Kenaikan itu terjadi selama tujuh hari terakhir hingga 12 Juni 2021.

"Pada saat ini tujuh hari terakhir kita memang melihat adanya tren kenaikan kasus aktif di 22 provinsi. Anggap saja ini sebagai lampu kuning," ujar Dewi dikutip dari tayangan rapat koordinasi penanganan Covid-19 nasional melalui YouTube Pusdalops BNPB, Senin (14/6/2021).

Adapun 22 provinsi yang mengalami kenaikan tersebut yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.

Kemudian, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua.

Selain itu, kata Dewi, 12 provinsi lain mengalami tren penurunan kasus aktif Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Keduabelas provinsi itu adalah Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Dewi mengatakan, angka keterpakaian di RS rujukan Covid-19 secara nasional saat ini sebesar 49 persen.

Secara umum, kata dia, di seluruh provinsi tidak ada yang mengalami keterisian RS hingga di atas 70 persen.

"Tetapi terdapat tujuh provinsi dengan keterisian RS rujukan ntara 50 sampai 70 persen," tutur Dewi.