Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Sekolah Tatap Muka Terbatas Penting, tetapi Tidak Harus

Kompas.com - 15/06/2021, 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono memprediksi, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan digelar serentak pada Juli 2021 bakal ditunda mengingat kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan pasca-libur Lebaran.

"Prediksi saya ini (PTM) nanti Juli kalau (kasus Covid-19) masih kayak begini ya ditunda," kata Pandu saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Pandu mengatakan, pemerintah tentu boleh membuka opsi sekolah tatap muka terbatas secara serentak.

Baca juga: Guru Positif Covid-19, SDN 08 Kenari Jakarta Pusat Tunda Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Namun, ia yakin apabila kasus Covid terus meningkat, orangtua peserta didik tidak akan berani mengirim anak-anak mereka untuk mengikuti PTM terbatas.

Pandu meminta daerah-daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 untuk tidak buru-buru membuka sekolah tatap muka.

Selain itu, ia meminta Kemendikbudristek menyusun skenario yang inovatif untuk pembelajaran bagi peserta didik selama pandemi.

"Seharusnya Kemendikbudristek bikin proses belajar mengajar di era pandemi ya, bukan tatap muka, tatap muka penting tetapi tidak harus. Di daerah-daerah rendah Covid-19 silakan tatap muka di sana," ucap dia.

Pandu juga mengingatkan, keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19 akan berdampak besar pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

"Dan besar sekali dampak dari gagalnya pemerintah kendalikan pandemi, lihat prespektif yang lebih luas bukan hanya sekolah, ekonomi, dan psikologi," ucap dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan beberapa hari terakhir.

Koordinator Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19

Kenaikan itu terjadi selama tujuh hari terakhir hingga 12 Juni 2021.

"Pada saat ini tujuh hari terakhir kita memang melihat adanya tren kenaikan kasus aktif di 22 provinsi. Anggap saja ini sebagai lampu kuning," ujar Dewi dikutip dari tayangan rapat koordinasi penanganan Covid-19 nasional melalui YouTube Pusdalops BNPB, Senin (14/6/2021).

Adapun 22 provinsi yang mengalami kenaikan tersebut yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.

Kemudian, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua.

Selain itu, kata Dewi, 12 provinsi lain mengalami tren penurunan kasus aktif Covid-19 dalam tujuh hari terakhir.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Puspemkot Tangerang Timbulkan Kerumunan, Ini Penjelasan Pemkot

Keduabelas provinsi itu adalah Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Dewi mengatakan, angka keterpakaian di RS rujukan Covid-19 secara nasional saat ini sebesar 49 persen.

Secara umum, kata dia, di seluruh provinsi tidak ada yang mengalami keterisian RS hingga di atas 70 persen.

"Tetapi terdapat tujuh provinsi dengan keterisian RS rujukan ntara 50 sampai 70 persen," tutur Dewi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

KY Siap Fasilisi “Safe House” untuk Hakim Kasus Ferdy Sambo jika Diminta

Nasional
Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.