Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Kompas.com - 14/06/2021, 17:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyatakan akan menyediakan kuliah gratis untuk anak-anak Indonesia jika terpilih sebagai presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Giring merupakan calon presiden yang diusung oleh PSI untuk pilpres tiga tahun mendatang.

"Setelah SD, SMP, SMA gratis. Kini saatnya kuliah gratis. Ini saatnya kita membangun fondasi yang lebih kokoh untuk memastikan kemajuan negeri ini," kata Giring dalam keterangannya, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Hal tersebut juga disampaikan Giring melalui video yang ditayangkan di akun media sosial DPP PSI, Senin.

Menurut Giring, saat ini kuliah bagi banyak orang yang tidak mampu dianggap sebagai sesuatu yang tidak terjangkau, bahkan terhitung mewah.

Berniat mengadakan kuliah gratis jika terpilih, Giring menyebut tak akan ada uang yang terbuang sia-sia jika dibelanjakan untuk membekali anak bangsa.

"Kuliah akan mendorong anak-anak Indonesia berkembang lebih percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengejar cita-cita. Menambah motivasi mereka untuk meningkatkan kualitas diri," ucap dia. 

Selain itu, kuliah dinilainya memperkuat profil dan membuat anak muda Indonesia mendapat gaji atau pendapatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, Giring berpandangan bahwa jika semakin banyak anak muda yang kuliah, masa depan Indonesia akan lebih baik.

Soal PPN pendidikan

Giring juga menyampaikan pandangannya tentang rencana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor jasa pendidikan.

Baca juga: Giring Ganesha Mengaku Setiap Hari Pikirkan Cara Sukses pada Pemilu 2024

Saat dihubungi, Giring mengaku menyadari bahwa isu tersebut telah membuat keberatan beberapa pihak, di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Namun, di sisi lain, dia juga memahami bahwa pemerintah tengah membenahi sistem perpajakan di Indonesia.

"Agar tidak simpang siur, seperti juga PPN sembako, saya meminta pemerintah dalam hal ini Ibu Menteri Keuangan untuk membuka dan menjelaskan kepada publik tentang rencana perbaikan sistem perpajakan kita," kata Giring saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Pilpres 2024, Giring Ganesha: Perjuangan Mulai dari Sekarang kalau Mau Menang

Sebab, menurut dia, informasi yang sepotong-sepotong justru dapat merugikan pemerintah sendiri.

"Seolah pemeritnah menambah susah kehidupan rakyat miskin dan lembaga-lembaga sosial-keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah," ucap Giring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com