Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Kompas.com - 14/06/2021, 16:33 WIB
Mendagri Tito Karnavian bersama Wali Kota Bogor Bima Arya saat penyerahan lahan hibah kepada FKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021). Dok. Human KemendagriMendagri Tito Karnavian bersama Wali Kota Bogor Bima Arya saat penyerahan lahan hibah kepada FKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah memanfaatkan masa jabatannya untuk menangani pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19 yang serius, kata dia, diperlukan selain melaksanakan agenda prioritas daerah dan nasional yang juga harus dilakukan.

“Tantangan di tengah pandemi sehingga dalam pelaksanaan tugas, maka rekan-rekan kepala daerah tolong betul manfaatkan masa jabatan,” kata Tito dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring, Senin (14/6/2021), dikutip dari siaran pers.

Tito mengatakan, masa jabatan yang relatif singkat diharapkan menjadi momentum para kepala daerah untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi.

Termasuk menggenjot terus pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Selain itu, kata Tito, masa krisis pandemi Covid-19 ini juga menjadi ujian kepemimpinan para kepala daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

"Salah satu pijakan penting adalah membuat konsep. Kepala daerah adalah leader dan strong leader, sehingga tidak hanya sekedar memiliki kekuasaan, tapi juga konsep, arah ke mana masyarakat akan dibawa. Jadi tidak larut dalam kegiatan rutinitas," kata Tito.

Dengan demikian, kata dia, maka hal tersebut pun akan membawa masyarakat menjadi sejahtera seperti yang diharapkan.

Adanya tantangan pandemi Covid-19 pun diharapkan Tito agar kepala daerah disibukkan dengan melakukan penanganan wabah secara menyeluruh.

Namun hal tersebut tanpa melupakan tugas pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tercantum dalam rencana prioritas pembangunan nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X