Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Kompas.com - 14/06/2021, 15:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosialisasi Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Senin (14/6/2021), menuai kritik.

Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menilai penyelenggaraan sosialisasi ke-12 tersebut tak memberikan porsi yang sepadan bagi masyarakat sipil.

"Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil atau pun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan pemerintah dan DPR," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, mewakili aliansi, dalam keterangan tertulis, Senin siang.

Isnur memandang agenda tersebut sebagai sosialisasi satu arah, bukan diskusi substansi yang lebih genting agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Baca juga: RKUHP Berpotensi Berangus Kebebasan Sipil, LP3ES: Ciri Kemunduran Demokrasi

Dalam agenda ini, beberapa anggota aliansi nasional reformasi KUHP diundang. Tetapi, porsi masukan hanya dialokasikan 1 jam.

"Itu pun di sesi tanya jawab, tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan 6 pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama 3 jam lebih," kata Isnur.

Pihaknya juga menyesalkan bahwa tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak RKUHP diundang pemerintah.

Mulai dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi kesehatan reproduksi, hingga kelompok rentan.

Selain itu, Isnur menyoroti ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas.

Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak jelas memberikan ketegasan mengenai draf yang diedarkan dalam sosialisasi RKUHP di Manado beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Ia mempertanyakan apakah sosialisasi di Manado menggunakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.

Jika ternyata draf terbaru, pihaknya tidak melihat adanya perubahan sedikit pun dalam draf tersebut.

Mengingat, draf yang diedarkan masih dalam bentuk draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat.

Ia menambahkan, publik berhak mengetahui proses kajian dan pembaruan RKUHP selama hampir 2 tahun ini.

"Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik pasca-penolakan RKUHP September 2019, yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP," imbuh dia.

Baca juga: Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, Yasonna: Kebebasan Sebebas-bebasnya Itu Anarki

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com