Kompas.com - 14/06/2021, 13:52 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra mengaku heran dengan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang enggan hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak untuk Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Akan tetapi, pimpinan KPK bersedia memenuhi undangan Ombudsman terkait klarifikasi TWK sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Perlakuan KPK juga berbeda. Ketika dipanggil Komnas HAM tidak mau datang dengan berbagai macam alasan," kata Azyumardi dikutip dari Antara, Senin (14/6/2021).

Baca juga: YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Azyumardi pun mengomentari tidak hadirnya pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komnas HAM yang turut dibela Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Ia menilai akan menjadi sebuah masalah ketika pimpinan atau perwakilan KPK tidak mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM tetapi di sisi lain malah memenuhi panggilan Ombudsman.

"Ini jadi tanya juga," kata Azyumardi. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menduga KPK merasa lebih aman datang ke Ombudsman daripada ke Komnas HAM. 

Cendikiwan Muslim itu pun menagaskan bahwa dirinya menolak tes wawasan kebangsaan sebagai syarat yang dijadikan ukuran alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Menurut dia, banyak ketidakadilan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan itu sehingga mendorong Komnas HAM melihat hak-hak konstitusional warga yang bisa jadi dilanggar.

Baca juga: Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM, Wakil Ketua KPK Ogah Disebut Mangkir

Seperti diketahui Komnas HAM kembali melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal mengenai alih status pegawai KPK tersebut.

Pemanggilan kedua yang dilakukan Komnas HAM buntut dari pemanggilan pertama yang tidak dihadiri oleh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Komnas HAM telah menjadwalkan pemanggilan kedua Ketua KPK Firli Bahuri dkk pada Selasa (15/6/2021).



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.