Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Kompas.com - 14/06/2021, 12:55 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk warga Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Dok. Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau vaksinasi Covid-19 untuk warga Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi mengatakan, banyak elite partai politik yang sudah mulai bertanya sikap relawan Jokowi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski tak menyebut secara rinci, kata dia, elite itu berasal dari berbagai partai politik, bahkan yang kini menjadi oposisi pemerintah.

Hal itu Dedy sampaikan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa banyak pihak yang sudah menarik-narik relawan Jokowi untuk kepentingan pilpres mendatang.

"Misalnya ada tokoh elite yang nanya, Seknas mau ke mana nih 2024. Bukan satu orang saja elite politik yang tanya ke Seknas," kata Dedy kepada Kompas.com, Senin (14/6/2021).

"Biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu kita diskusi di kantor, misal baru ditanya sama si A, kita tahu si A bukan berasal dari partai yang berkoalisi dengan Pak Jokowi," ucap dia.

Baca juga: Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Tak hanya dari partai, kata Dedy, sejumlah pengusaha pun mulai menanyakan sikap Seknas Jokowi untuk pilpres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, Dedy menyebut bahwa sejauh ini belum ada pihak yang secara resmi meminta Seknas untuk memberikan dukungan ke sosok tertentu di Pilpres 2024.

Pertanyaan-pertanyaan terkait arah dukungan relawan Jokowi pun disampaikan melalui forum informal.

Namun, Dedy menyebut, sikap Seknas akan ditentukan sesuai dengan arahan presiden kelak.

"Pak Jokowi juga bilang, jangan terburu-buru, baca dulu konstelasi politik," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X