Kompas.com - 14/06/2021, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, Presiden Joko Widodo akan mengarahkan kapal besar relawannya untuk memilih kader dari PDI Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan, ia menilai, Jokowi akan memberikan suara kepada calon presiden yang berasal dari PDI-P.

"Sangat mustahil Jokowi akan perintah relawan bersebrangan dengan capres partai tempat Jokowi besar," kata Adi saat dihubungi, Senin (14/6/2021).

"Tak perlu pakai logika canggih untuk menabak ke mana arah kapal besar relawan. Rumusnya sederhana. Jokowi itu kader tulen PDI-P tak mungkin punya sikap berseberangan," sambungnya.

Lebih lanjut, Adi menilai arahan Jokowi tersebut muncul karena adanya sejumlah relawan yang sudah memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Padahal, saat ini PDI-P masih belum membuat keputusan terkait kandidat pada Pilpres 2024.

Baca juga: Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

"Karena ada sejumlah relawan Jokowi yang mulai menentukan dukungan politik ke Ganjar. Sementara pada saat bersamaan PDI-P belum pastikan siapa yang akan diusung. Malah yang santer diisukan maju Puan Maharani bukan Ganjar," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Jika waktunya sudah tepat, kata Jokowi, ia akan angkat bicara soal hal itu.

Menurut Jokowi, saat ini sudah banyak pihak yang menarik-narik relawannya untuk kepentingan Pilpres 2024. Meski demikian, ia tak menyebut secara terperinci pihak yang dimaksud.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Nanti pada saatnya, saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini kemudinya akan kita arahkan," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.