Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Kompas.com - 14/06/2021, 06:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JUDUL tulisan ini mirip dengan judul sebuah berita dari sebuah media online iNewsSulut.id, Minggu 13 Juni 2021. Judul berita yang muncul di Manado itu berbunyi Puan Maharani Kunjungi Sulut Beberapa Hari, Ada Apa?

Baca juga: Puan: Kita Bukan hanya Ingin PDI-P Menang Pemilu, Lebih dari Itu

Tapi sebelum bicara soal kunjungan Ketau DPR dan salah satu Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Puan Maharani di Manado tiga hari dua malam (Sabtu 5 Juni sampai 7 Juni 2021), saya cerita hal lain yang berkaitan dengan itu.

Pada 4 Agustus 2020 lalu saya membuat tulisan berjudul Yth Bapak Presiden - Pesan untuk Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan. Judul tulisan saya ini mengambil dari judul buku yang diterbitkan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Rumah Kebangsaan. Cetakan awal buku ini Juni 2014.

Pengantar buku cetakan pertama ditulis oleh Teten Masduki, pelaksana harian Rumah Kebangsaan. Menurut Teten, kumpulan tulisan dalam buku ini ditujukan kepada presiden yang terpilih dalam pemilihan presiden 2014.

Pertemuan di Jalan Jenggala

Satu bulan kemudian, yakni hari Selasa, 1 September 2020 saya diundang menghadiri pertemuan di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru Jakarta. Beberapa yang hadir dalam pertemuan ini adalah penulis dari artikel dalam buku tersebut.

Koordinator pertemuan itu secara sekilas mengomentari tulisan saya yang mengutip beberapa artikel dari buku itu. Sementara itu salah seorang peserta pertemuan minta saya jangan menuliskan ucapannya dalam pertemuan tersebut.

Tapi seorang peserta lainnya minta saya untuk menuliskan tentang pertemuan itu. Ada juga yang minta saya menulis, tapi setelah pertemuan berikutnya.

Maka pada Jumat, 22 Oktober 2020, diadakan lagi pertemuan yang sama, beberapa adalah mereka yang hadir sebulan sebelumnya di meja dan tempat yang sama.

Hal menarik yang dilontarkan dalam pertemuan pertama adalah informasi sejumlah tokoh pemerintah yang telah bersiap-siap untuk maju ke pemilihan presiden 2024. Dikatakan, mereka yang akan maju Pilpres 2024 sudah membentuk tim untuk sosialisasi.

Saat pertemuan itu berlangsung beberapa lembaga survei telah melontarkan hasil survei para calon presiden untuk pilpres 2024.

Ganjar Pranowo, salah satu yang masuk dalam bursa capres 2024 menurut beberapa lembaga survei saat itu, juga dibahas dalam pertemuan. Tapi Puan Maharani tidak masuk dalam bursa dan tidak disinggung dalam pertemuan Jenggala tersebut.

Baca juga: Membandingkan Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari Berbagai Lembaga Survei

Salah seorang dari peserta pertemuan di Jalan Jenggala itu mengatakan, walaupun beberapa lembaga survei menyebut Ganjar Pranowo punya angka prosentase tinggi, tapi gubernur Jawa Tengah itu akan sulit mendapat pengakuan atau restu dari sejumlah pimpinan PDI Perjuangan.

Memasuki tahun 2021 hingga saat ini, sudah banyak nama yang masuk bursa capres 2024. Dari berapa pertemuan-pertemuan sejumlah partai politik telah memuncul berita nama capres dari kalangan mereka (parpol) sendiri.

Sebut saja, Airlangga Hartato sebagai capres dari Golongan Karya (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Soetrisno Bachir (Partai Amanat Nasional), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat dan seterusnya.

Sementara itu nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil masuk dalam bursa capres yang dikaitkan dengan sejumlah partai lainnya.

Tapi bagaimana pun, capres yang berkaitan dengan PDI Perjuangan akan menjadi bahan bahasan atau sorotan yang cukup menarik perhatian. Karena PDI Perjuangan adalah parpol terbesar, pemenang pileg 2019.

Ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam suatu acara yang menghadirkan Ketua DPR dan salah satu Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Semarang, Jawa Tengah belum lama ini menjadi bahasan publik yang dikaitkan dengan capres partai ini tahun 2024.

Baca juga: Perjalanan Ganjar Pranowo di PDI-P, dari Anggota DPR hingga Berpolemik dengan Puan soal Pencapresan

Pernyataan peyoratif Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryano (Pacul), atas Ganjar Pranowo, langsung diterjemahkan publik, “dia yang tidak dikehendaki sebagai capres PDI Perjuangan”.

Puan ke Manado

Di tengah hiruk pikuk soal capres PDI Perjuangan, Puan Maharani berkunjung ke Menado, Sulawesi Utara (Sulut).

Provinsi Sulut saat ini dipimpin Gubernur Olly Dondokambey (bendahara umum DPP PDI Perjuangan) yang telah mengangkat Puan Maharani sebagai warga kehormatan Sulut tahun 2016.

Kunjungan Puan Maharani memunculkan suara lantang dan terbuka: Sulut memilih Puan Maharani pengganti Jokowi.

Wakil Walikota Tomohon, Sulut, Wenny Lumentut (dari Partai Gerinda) secara terbuka dan informal mengatakan, Puan adalah calon presiden untuk pilpres 2024.

Menurut jadwal, Puan akan bersafari ke sejumlah provinsi kandang banteng lainnya, antara lain kembali ke Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat dan Tengah serta Jawa Timur.

Tapi para pengamat memprediksi, suara lantang di Sulut tidak akan terulang di wilayah lainnya. Kita tunggu.

Tapi sampai di sini dalam tulisan ini, pembaca diharapkan bisa menebak mengapa Puan perlu ke Manado lebih dahulu dalam safarinya.

Calon dari dalam partai, kebanggaan

Kamis, 10 Juni 2021, saya bertemu seorang pengamat politik yang mengatakan, setelah Presiden Joko Widodo menarik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk dalam kabinetnya, hampir semua partai politik ingin memunculkan capresnya dari partai mereka masing-masing.

“Walaupun hasil survei calon mereka rendah, tapi ini bisa menjadi alat tawar di kemudian hari. Walapun nanti kalah calon mereka dalam pilpres, ini bisa jadi alat tawar untuk kabinet mendatang atau posisi lain di pemerintah, paling tidak jadi komisaris perusahaan BUMN,” kata sang pengamat ini.

Baca juga: Ini Jawaban Anies soal Pilpres 2024 yang Bikin Ridwan Kamil Tertawa

Sebuah sumber di pimpinan PDI Perjuangan pun di saat yang sama mengatakan, saat ini survei dari partai memperoleh hasil , Puan Maharani di atas 10 persen untuk capres 2024.

“Tapi yang paling penting, entah hasil pilpres seperti apa, kami partai harus punya calon sendiri dari hasil kesepakatan musyawarah partai. Kami sebagai partai terbesar harus punya kebanggaan dan kepercayaan diri dalam pencalonan presiden 2024,” demikian sumber itu.

Sumber dari pimpinan PDI Perjuangan lainnya mengatakan pencalonan Puan untuk Pilpres harus disosialisasikan sejak saat ini. Dimulai dari wilayah-wilayah kandang banteng bermata merah bermoncong putih.

Hiburan dari Garin

Sebagai nasihat yang menghibur, mungkin bisa dibaca beberapa kalimat dari tulisan sineas senior Garin Nugroho dalam bukunya Negara Melodrama di bawah sub judul Pilpres Tidak Dipercaya?

Di awal tulisannya ini Garin melontarkan informasi untuk tidak mempercayai secara mutlak hasil suervei di negeri ini. Beberapa kalimat cuplikan bisa kita baca seperti berikut.

“Harus dicatat, penghitungan cepat menjadi kisruh serta kehilangan kepercayaan karena dalam sejarah 10 tahun ini, banyak lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik hingga tim pemenangan peserta pemiu, baik presiden, kepala daerah, hingga legislatif.” (halaman 109 dalam buku cetakan pertama Maret 2019.)

“Catatan di atas disampaikan rekan saya, mantan direktur lembaga survei yang terpaksa keluar dari sebuah lembaga survei. Dirinya merasa tidak kuat lagi bertahan dengan cara kerja lembaga tersebut dalam mengelola survei politik yang tidak berdasar atas etika survei, namun rekayasa dengan bermacam cara,” demikian kata Garin.

Pilpres masih tiga tahun lagi. Mungkin bisa direnungkan tentang catatan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang Ketua Umum PDI Perjuangan sampai tidak bisa jadi presiden tahun 1999 lalu.

“.......Saya menganggap orang sekeliling beliau yang salah, termasuk tim suksesnya,“ kata Jusuf Kalla dalam buku Megawati - Anak Putra Sang Fajar, halaman 285 cetakan pertama 2012 yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama.

Apakah nasihat JK ini juga berlaku untuk Puan Maharani? Tanyakan pada rakyat.

Saya jadi ingat ucapan Pak JK beberapa hari setelah pilpres tahun 2014. Katanya beberapa jam usai hasil pilpres diumumkan ada orang telah berpikir untuk kemenangan pilpres mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com