Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Kompas.com - 13/06/2021, 08:41 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran, dan Kepala RSD Wisma Atlet Mayjen Tugas Ratmono mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.

Hal itu disampaikan Hadi saat menggelar rapat khusus bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (12/6/2021).

"Tingkatkan dan tegakan fungsi Posko PPKM Skala Mikro di area service Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya untuk memastikan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan di tengah masyarakat, kemudian juga pelaksanaan testing dan tracing untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021) malam.

Baca juga: Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Dalam beberapa hari terakhir, RSD Wisma Atlet mencatat ada peningkatan jumlah pasien.

Pada Sabtu kemarin, jumlah pasien bertambah 488 orang. Semula 4.019 orang menjadi 4.507 orang.

Merujuk data peningkatan pasien di rumah sakit dadakan tersebut, Hadi memerintahkan agar Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala RSD Wisma Atlet memastikan tempat tidur ruang perawatan, tenaga kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan serta obat-obat yang tersedia dan dibutuhkan untuk perawatan pasien Covid-19 dalam kondisi siap.

Selain itu, Hadi juga mengingatkan agar setiap petugas yang ada di lapangan harus mengetahui tugasnya secara detail dengan memberi pemahaman yang baik.

Sehingga setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Baca juga: Pasien RS Wisma Atlet Bertambah 448 Orang dalam Sehari, Keterisian Capai 75 Persen

Baik untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, tracing, pengawasan isolasi mandiri, pemantauan maupun distribusi logistik.

"Laksanakan terus pemantauan kasus aktif, angka kematian, angka kesembuhan, BOR (bed occupancy rate) ICU, dan BOR isolasi serta laporkan data secara obyektif agar menjadi bahan evaluasi yang obyektif pula," terang mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Hadi menambahkan, jika data nyata di lapangan diketahui dengan detail, maka dapat segera mengambil kesimpulan yang tepat. Sehingga keputusan yang diambil juga akan tepat sasaran.

"Data yang obyektif tentu akan memungkinkan untuk mengambil langkah antisipasi dengan segera untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus kembali," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com