Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Kompas.com - 13/06/2021, 06:06 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Jakarta, KOMPAS.com - Dua berita ini paling banyak dicari di desk nasional Kompas.com pada Sabtu 12 Juni 2021. Pertama, berita soal kemungkinan sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Kedua, tentang Megawati yang pernah dicap sebagai komunis. 

Kedua berita ini juga masuk dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com. Berikut kami rangkum kembali paparannya untuk Anda:

Sidang etik Lili Pintauli

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengatakan Dewas KPK akan segera menggelar sidang etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar jika sudah memiliki bukti yang cukup.

"Sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti, kalau cukup bukti baru dibawa ke sidang etik," ujar Albertina kepada Kompas.com, Jumat (11/6/2021).

Nantinya sidang putusan etik Lili, kata Albertina, terbuka untuk umum. Sehingga publik bisa melihat apakah Lili benar melanggar etik KPK seperti yang dituduhkan atau tidak.

"Putusan sidang etik terbuka untuk umum," katanya.

Baca juga: Jika Cukup Bukti, Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terbuka untuk Umum

 

Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar  di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA  FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Megawati dicap komunis

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya pernah dicap sebagai komunis.

Awalnya Megawati menyebut ia pernah diundang Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jinping untuk memberikan sambutan di hari ulang tahun Partai RRC.

"Saya diundang sama Presiden Xi Jinping, ulang tahun Partai Komunis-nya, untuk memberikan sambutan, itu Partai Komunis RRC, kalau nanti saya dibilang gini, 'betul enggak Bu Mega tuh kan komunis’. Saya kan selalu dibilang gitu kan," ujar Megawati saat menyampaikan orasi ilmiah di Unhan RI, Sentul, Bogor, Jumat (11/6/2021).

Megawati mengatakan bahwa ia sudah dicap komunis sejak masih duduk sebagai anggota DPR pada 1999.  Di tahun yang sama, Mega juga dipilih menjadi wakil presiden.

"Sampai saya waktu jadi anggota DPR aja sudah distempel itu (komunis),” katanya.

Padahal, menurutnya, ia sudah lolos penelitian khusus (litsus) saat masa Orde Baru. Sehingga ia pun heran mengapa masih ada yang menyebutnya sebagai komunis.

“Jadi saya bilang yang komunis itu yang waktu itu ini, di, apa namanya, litsus. Jadi saya bilang yang komunis ya yang orang litsus itu loh, tentara loh. Ada saya kolonel, sama 3 mayor, kalau saya tidak salah, iya saya lolos,” ungkapnya.

“Kan membingungkan kan kalau mengatakan saya komunis, saya komunis," lanjut dia.

Baca juga: Orasi Ilmiah di Unhan, Megawati Heran Pernah Dicap Komunis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com