Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Kompas.com - 12/06/2021, 23:03 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Jakarta, KOMPAS.com - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berkeyakinan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan cara untuk menghabisi kerja para pejuang yang bersungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi. 

Keyakinan itu diungkap Novel dalam tayangan YouTube Haris Azhar. Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip perbincangannya dengan Novel pada hari Sabtu (12/6/2021)

"Saya meyakini ini upaya terakhir atau upaya pamungkas yang dilakukan untuk menghabisi pemberantasan korupsi di KPK," kata Novel.

Baca juga: ICW Minta Pimpinan KPK Tidak Bersembunyi dari Permasalahan TWK

Jika hal tersebut memang benar, Novel khawatir, masa depan pemberantasan korupsi akan suram.

Ini karena di masa depan tidak ada lagi orang-orang yang berani memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.

"Ini bahaya, kalau benar ini terjadi maka saya khawatir orang akan takut benar-benar memberantas korupsi secara serius, orang takut untuk berani menjaga integritas, orang takut untuk berani menolak perintah pimpinan yang menyuruh sesuatu yang salah," kata dia.

Awalnya, Novel dan bersama 74 pegawai lainnya yang tidak lolos menduga bahwa TWK ini memang seperti yang dijanjikan yaitu sebagai syarat untuk alih status menjadi ASN.

Baca juga: Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi dari TWK ini.

"Sejak awal masih sempat berpikir ini tujuannya baik karena sifatnya peralihan untuk pemetaan. Tadinya berpikirnya positif. Tapi, ternyata setelah sekian lama kita lihat ada fakta-fakta yang disampaikan dengan bohong," kata dia.

Kejanggalan itu, kata Novel, bukan hanya soal hasil tes TWK saja. Namun, juga soal aturan hukumnya, proses tesnya, asesornya yang dinilai tidak memiliki sertifikasi, hingga standar yang digunakan untuk penilaian TWK itu juga tidak jelas.

Baca juga: Betulkah Ada Operasi Senyap di Balik TWK KPK?

Novel pun menduga ada norma yang diselipkan dalam peraturan soal alih status ini. Norma tersebut yang kemudian diduga digunakan untuk memaksa pegawai KPK mengikuti TWK. 

Jika KPK memang benar menjadikan TWK ini sebagai syarat untuk alih status pegawai, Novel  meminta supaya KPK juga memperlihatkan hasil tes yang sebenarnya.

"Kalau memang benar mereka punya pola tes begitu, ayo kita lihat hasil tesnya. Kita lihat hasil tesnya sampai sekarang enggak diberika," ucap Novel, yang pernah menjadi korban serangan penyiraman air keras ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com