Kompas.com - 12/06/2021, 22:37 WIB
Presiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar  di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA  FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAPresiden Indonesia ke-5 Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri saat mengikuti Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Megawati Soekarnoputri menerima gelar profesor kehormatan (guru besar tidak tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
|
Editor Bayu Galih

Jakarta, KOMPAS.com - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri memperoleh gelar profesor dari Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Pengukuhan gelar untuk Megawati akan dilakukan melalui sidang senat terbuka pada Jumat (11/6/2021).

Pengangkatan Megawati sebagai profesor sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU itu disebut bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat mengangkat guru besar atau profesor.

Profesor berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Baca juga: Ini Syarat Memperoleh Gelar Profesor Kehormatan seperti Megawati...

Seseorang dapat diangkat dalam jabatan akademik profesor adalah dosen yang memiliki kualifikasi doktor.

Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemberian gelar profesor

Pemberian gelar profesor atau guru besar di sebuah perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor atau Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.

Aturan itu ditetapkan di Jakarta pada 7 Juni 2012 saat Mohammad Nuh masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.

Pada pasal 1 ayat aturan itu mengatur mengenai kriteria penerima gelar profesor. Sementara Pasal 1 ayat 2 menjelaskan pemberian gelar harus mendapat persetujuan senat perguruan tinggi.

Baca juga: Orasi Profesor Kehormatan Megawati, Pernah Dicap Komunis hingga Bicara Pencitraan...

Bunyi pasal 1:

(1) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi
(2) Pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat.

Pada pasal 2 diatur bahwa Mendikbud bisa menetapkan seseorang yang dinilai bisa menerima gelar guru besar tidak tetap. Keputusan ini setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Dikti Kemendikbud.

Baca juga: Megawati Diangkat Jadi Profesor Kehormatan di Unhan, Rokhmin Dahuri Beberkan 3 Alasannya

Pada pasal 2 diatur bahwa Mendikbud bisa menetapkan seseorang yang dinilai bisa menerima gelar guru besar tidak tetap. Keputusan ini setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bunyi pasal 2:

Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor atau guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Batas usia profesor

Dikutip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), batas usia pensiun profesor adalah 65 tahun, dan dapat diperpanjang sampai usia 70 tahun setelah memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.

Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi profesor emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi.

Bahkan seorang profesor yang memiliki karya ilmiah yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

Baca juga: Tokoh di Sidang Pengukuhan Profesor Kehormatan Megawati, Ridwan Kamil hingga Sejumlah Menteri

Sedangkan, profesor yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta, yang diakui pemerintah untuk dapat diperpanjang usia pensiun dan diangkat menjadi profesor emeritus harus diusulkan oleh perguruan tingginya kepada Mendiknas melalui kopertis.

Persyaratan dan tata cara pengusulan sama seperti yang berlaku pada perguruan tinggi negeri.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Baca juga: Bakal Mendapat Gelar Profesor Kehormatan, Apakah Megawati Dapat Tunjangan Kehormatan?

Karenanya seorang profesor yang telah pensiun, secara akademik tidak berhak lagi menuliskan kata "Prof " di depan namanya, apalagi untuk nama jalan atau pun nama sarana lainnya.

Bahkan ada profesor yang karena kesibukannya bertugas sebagai birokrat sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan Tri Dharma PT, yang bersangkutan menanggalkan sebutan Profesor di depan namanya.

Baca juga: Mengenal Unhan, Kampus yang Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Nasional
Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Nasional
Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Nasional
Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Nasional
Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Nasional
Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.