Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orasi Profesor Kehormatan Megawati, Pernah Dicap Komunis hingga Bicara Pencitraan...

Kompas.com - 12/06/2021, 09:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Singgung pencitraan

Megawati juga menekankan, kepemimpinan strategik tak bisa berdiri atas dasar pencitraan. Menurutnya, kepemimpinan strategik harus turun langsung ke lapangan dengan rakyat kecil.

Ia pun mengutip peneliti asal Amerika Serikat Jim Collins yang menyebut kepemimpinan strategik berprinsip membangun organisasi jauh lebih penting daripada sekadar popularitas diri.

Ketum PDI-P itu mengingatkan, kepemimpinan strategik membutuhkan kerja turun ke bawah di mana langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Megawati: Ada yang Bilang Saya Memuji Diri Sendiri...

"Sebab, ukuran kemajuan suatu bangsa, parameter ideologis justru diambil dari kemampuan negara di dalam mengangkat nasib rakyat yang paling miskin dan terpinggirkan," ujar Megawati.

"Itulah tanggung jawab etik dan moral terbesar seorang pemimpin: menghadirkan terciptanya keadilan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, Megawati mengajak seluruh elemen di jajaran pemerintahan untuk mengambil hikmah dari kepemimpinan strategik guna melayani rakyat.

Sulit disiplin, tetapi gotong royong tinggi

Masih menyampaikan orasi ilmiah, Megawati menilai bahwa orang Indonesia banyak yang sulit untuk disiplin.

Akan tetapi, orang Indonesia disebut Megawati memiliki nilai gotong royong yang tinggi, terlebih di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Megawati Mengaku Pernah Minta Jokowi Tambah Personel TNI-Polri

Atas dasar tersebut, kata dia, Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita ini boleh dipikir masih bisa bertahan lho kalau urusan itu kena penyakitnya. Saya bilang kepada Pak Jokowi, orang Indonesia itu sekarang memang enggak bisa disiplin, Pak, karena mereka membuat, apa barangkali, dari ilmu psikologi sedang merasakan kemerdekaannya," tutur Megawati.

Terkait sifat gotong royong yang tinggi, Megawati mengambil contoh masih banyaknya kelompok masyarakat muda yang patungan mengumpulkan uang untuk diberikan sumbangan kepada masyarakat kecil di tengah pandemi.

"Belum lagi saya lihat anak-anak muda seperti bikin grup-grup gitu, bikin nasi-nasi bungkuslah, iuran uangnya, lalu mencari seperti pemulung, itu saya lihat loh, bukannya tidak saya lihat. Yang namanya gotong royong itu memang budaya kita," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com