Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Baru Covid-19 Capai 8.000 Per Hari, Bersiap Hadapi Kenaikan Lebih Tinggi

Kompas.com - 12/06/2021, 07:12 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Kelanjutan vaksinasi

Pemerintah juga masih terus menjalankan program vaksinasi Covid-19, sampai dengan Jumat (11/6/2021) pemerintah mencatat ada 11.525.638 orang yang sudah divaksinasi dosis kedua.

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 19.669.968 orang.

Masyarakat yang divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Baca juga: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

Data ini disampaikan Kemenkes melalui laman www.kemkes.go.id.

Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.049 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Adapun sasaran pada tahap pertama untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang.

Sebanyak 1.528.585 orang tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.396.197 orang telah disuntik dosis kedua. Kemudian, sasaran pada tahap kedua untuk petugas publik sebanyak 17.327.167 orang.

Selanjutnya, 14.240.144 orang petugas publik sudah divaksinasi dosis pertama dan 7.738.820 orang telah disuntik vaksin dosis kedua.

Baca juga: Menlu Sebut Vaksinasi Covid-19 di ASEAN 8,91 Persen, Masih Jauh dari Target WHO

Lalu, sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang. Adapun hingga saat ini, sebanyak 3.826.894 orang lansia yang divaksinasi dosis pertama dan 2.381.048 orang disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

Terakhir, sasaran pada tahap kedua untuk guru dan tenaga pendidik sebanyak 5.848.338 orang.

Hingga saat ini, sebanyak 1.821.914 guru dan tenaga pendidik yang divaksinasi dosis pertama dan 1.104.929 orang disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jokowi Harap ABK Terlindungi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com